Inspirasimakassar.com :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, H.ArifuddinToppo berang, lantaran tenaga kontrak lingkup dinas yang dipimpinnya tidak sesuai yang tetera dalam DIPA. Seperti diketahui dalam DIPA yang ada hanya 111 orang tenaga honorer, tetapi yang dibayarkan gajinya membengkak menjadi 191 orang. Pernyataan tersebut dikemukakan H.ArifuddinToppo kepada wartawan di kediaman pribadinya, Jalan Cenderawasi Pekkabata, Polewali Mandar, Ahad, 17 Juni 2018.
Menurutnya, setelah melakukan pengecekan data, serta mencari orang yang namanya tercantum dalam SK di setiap bidang, ternyata 30 nama tidak pernah ada. Makanya, sesuai SK yang ada, hanya 161 orang dari 191 orang.
Celakanya lagi, saat perencanaan pembayaran gaji untuk honoer tersebut, tidak bisa dilakukan. Pasalnya, diantara mereka tidak memiliki absen daftar kehadiran. Sementara, mereka yang hadir mendesak dibayarkan gajinya, padahal tidak masuk dalam DIPA Anggaran.
“Yang kita bayarkan adalah, mereka yang memiliki SK. Dan, alhamdulillah kita bisa kembali mengantisipasi kebocoran anggaran. Sebab, 30 orang ditengarai memegang SK fiktif, sehingga mereka tidak lagi dibayarkan,” kata Ketua PGRI Polewali Mandar ini.
Arifuddin Toppo mengemukakan, ada hal menarik setelah dilakukan evaluasi. Beberapa tenaga honorer yang bekerja pada bidang tertentu tidak saling mengenal. Bahkan ada yang tidak pernah datang selama mendapat SK.
“Ketika saya menanyakan nama-nama yang tertera dalam SK di salah satu bidang, mereka menjawab nama tersebut bekerja di bidang lain. Mereka juga menjawab, katanya nama yang saya tanyakan tadinya ada, hanya saja dia keluar. Saya kemudian meminta nama tersebut menghadap saya, jika tidak saya akan mencoret mereka,” tegasnya, seraya menambahkan, ke depan, pihak Diknas Sulbar kembali memerjuangkan anggaran khusus program pengembalian siswa putus sekolah. (muh sabar)
