Makassar, Inspirasimakassar.com
Partai Demokrat berbalik arah. Awalnya menolak, kini partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu menerima Perppu Ormas menjadi undang-undang. Demokrat menerima Perppu Ormas dengan syarat setelah disetujui harus dilakukan revisi terbatas.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan membantah perubahan sikap partainya karena akan masuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Bahkan, Syarif juga membantah kabar yang menuding Agus Harimurti Yudhoyono akan masuk ke pemerintahan sehingga Partai Demokrat mendukung Perppu Ormas.
“Tidak, tidak, tidak benar itu. Kami tetap sebagai partai penyeimbang,” kata Syarif sebelum rapat paripurna DPR yang salah satunya pengambilan keputusan tentang Perppu Ormas di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (24/10).
Menurur dia, Partai Demokrat tetap mendukung pemerintah melaksanakan tugasnya sampai 2019.
Syarif mengatakan, di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Partai Demokrat tetap akan bersikap kritis.
“Dua tahun ke depan kami harapkan pemerintah lebih baik tapi kami harus tetap kritis,” katanya.
Menurur Syarif, Partai Demokrat dari awal tidak berkeringat untuk memenangkan Jokowi-JK. Karena itu, Partai Demokrat tidak akan bergabung dengan pemerintah. Bahkan, kata Syarif, jika ada tawaran dari pemerintah untuk bergabung, maka Partai Demokrat tetap memilih sebagai penyeimbang. (*)
