Makassar, Inspirasimakassar.com:
Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Susuman Halim, meminta anggaran Survei Indeks Kepuasan Publik (SIKP) yang diusulkan Dinas Pariwisata di jadikan dalam 1 pos anggaran. Bahkan, dia meminta, pegelolaannya tidak oleh Dinas Pariwisata, melainkan Balitbangda. Tujuannya, agar kelak akan mendatangkan hasil maksimal. Hal tersebut disampaikan setelah rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ruangan Komisi C.
Sejauh ini, anggaran untuk Survei Indeks Kepuasan Publik diposkan di setiap OPD, yang anggarannya beragam mulai dari Rp35 juta sampai Rp50juta. semuanya memiliki anggaran survei indeks kepuasan publik, yang ketika digabungkan semua berjumlah sekitar Rp 2 miliar.
“Di sejumlah OPD ada anggaran terkait survei indeks kepuasan publik. Anggarannya itu ada Rp35 juta, ada juga Rp50 juta. Kalau dikasih gabung semua kurang lebih Rp 2 M,” terangnya.
Legislator Fraksi Demokrat ini menuturkan, ketika seluruh anggaran digabungkan akan mendapatkan lembaga survei yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga hasilnya lebih terpercaya. Sehingga pihaknya menyarankan anggaran ini disatukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). (bko)
