Makassar, Inspirasimakassar.com:
Ratusan Juru Parkir (Jukir) konvensional yang tergabung dalam Sarikat Juru Parkir Makassar (SJPM) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menegaskan penolakan mereka terkait penerapan smart parking di Kota Makassar yang dilakukan oleh PD Parkir.
Kedatangan ratusan Jukir konvensional tersebut diterima langsung anggota Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Iqbal Djalil (F-PKS), didampingi Anggota Komisi C DPRD Makassar, Syamsuddin Kadir (F-Golkar), Kamis (12/10/2017). Di Ruang Aspirasi DPRD Makassar
Koordinator Informasi dan Komunikasi SJPM Makassar, Amir Gadde, mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan smart parking saat ini dilakukan tanpa pengkajian yang mendalam terhadap dampaknya bagi juru parkir konvensional itu sendiri, baik menyangkut aspek teknis, hubungan hukum para jukir dengan pemerintah, ekonomi, sosial dan aspek lainnya.
“Satu hal yang bisa dipastikan terkait dampak dari smart parking ini yakni potensi hilangnya mata pencaharian terhadap ratusan jukir di Makassar. Jika hal itu terjadi, maka patut pemerintah kota telah melakukan upaya pemiskinan warganya,” ungkap Amir.
Terkait tuntutan para Jukir tersebut, Wakil Ketua Komisi B, DPRD Makassar, Iqbal Djalil, menegaskan akan segera meneruskan tuntutan para jukir tersebut ke PD Parkir dan Pemerintah Kota Makassar. Khususnya mengenai potensi hilangnya sumber pendapatan para Jukir konvensional yang tidak dilibatkan dalam smart parking tersebut.
“Apa yang teman-teman Jukir sampaikan ini menambah informasi bagi kami dalam hal ini. Sehingga informasi ini akan segera kita tindaklanjuti dan dibahas di internal Komisi B karena bagian dari PAD, kemudian kita akan meminta penjelasan dari PD Parkir dan Pemkot Makassar, apalagi ini terkait dengan mata pencaharian warga Makassar,” tegas Iqbal Djalil.
Menurut Iqbal Djalil, memang sudah sepatutnya PD Parkir dilakukan evaluasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman jukir ini. Ia juga mengaku akan melakukan cross check ke lapangan agar bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya.
“Kita di DPRD juga akan segera cek ke lapangan langsung terkait hal ini. Kalau memang benar informasi kebocoran PAD itu ada di PD Parkir, bukan ada pada setoran para teman-teman jukir ini, maka kita akan evaluasi dan audit PD Parkir,” ungkap Idje sapaan akrab legislator dari Fraksi PKS ini. (Adhit)
