Makassar, Inspirasimakassar.com:
Sampara Sarif (atas), Fatma Wahyuddin (bawah)
Rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebagai implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mendapat tanggapan beragam dari legislator Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar yang juga membidangi persoalan pendidikan, Sampara Sarif, pada Selasa, 13 Juni 2017, mengaku masih ingin memantau perkembangan informasi terkait rencana tersebut, terlebih belum ada sikap resmi dari partainya, PPP.
“PPP sebenarnya tidak sepakat dengan kebijakan ini dan saya sebagai kader ingin melihat perkemabangan di sejumlah sekolah sambil menuggu petunjuk partai,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi D, Fatma Wahyuddin. Menurut legislator Partai Demokrat ini, rencana ini perlu diterapkan dengan alasan proses belajar yang terlalu lama dapat menimbulkan kejenuhan bagi anak didik.
“Saya rasa sudah seharusnya seperti itu, karena kalau lebih dari delapan jam sehari, terkadang anak didik tidak konsen lagi menerima pelajaran. Jadi lima hari itu dipadatkan proses pembelajarannya, selebihnya diisi kegiatan pembentukan karakter,” ujarnya.
Sekedar diketahui, program lima hari sekolah menitik beratkan pada lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.
Menurut Mendikbud, kebijakan sekolah delapan jam sehari atau lima hari dalam sepekan tidak berarti membuat siswa akan belajar selama delapan jam di kelas.
Mereka juga meminta orang tua dan masyarakat tidak membayangkan kebijakan ini membuat siswa berada di kelas sepanjang hari. Kebijakan ini ingin mendorong siswa melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti, serta keterampilan. (*)
