Makassar, Inspirasimakassar.com:
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara mengaku heran, jika untuk mendirikan Kantor Kelurahan, Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar harus membeli lahan baru. Karenanya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar untuk melakukan rapat koordinasi terkait jumlah dan letak fasum fasos.
Legilator Partai Demokrat ini berharap 453 fasum fasos segera diusut tuntas agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan kantor kelurahan.
Sementara itu, anggota Komisi A lainnya,Zaenal Beta menegaskan, jika untik membangun Kantor Kelurahan, Pemerintah Kota Makassar harus membeli lahan baru, lebih baik dipikirkan matang-matang. Zaenal bahkan menyesalkan langkah Pemkot Makassar, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum tersebut
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar ini bahkan mengaku heran bagian pertanahan telah menganggarkan untuk pembangunan lima kelurahan, namun justru anggaran tersebut malah dialihkan untuk membeli lahan yang baru.
“Saya heran juga lihat ini pemkot, mau buat kantor lurah tapi mau beli lahan baru lagi. Nah, kantor lurah ji mau dibangun tapi tidak ada lahan, begitu banyak aset kita ini justru orang lain kuasai dan tidak bisa diambil,” tegas anggota Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan ini di gedung DPRD Makassar, Rabu 12 September. (bko)
