Makassar, Inspirasakassar.com:
Anggota Badan Anggaraan (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Hamzah Hamid mengemukakan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar perlu disoroti, lantaran penggunaan anggaran skala prioritas dari dinas tersebut mengusulkan kenaikan anggaran Rp743 miliar, padahal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp616 miliar.
Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum seharusnya tahu, anggaran mana yang mendapat skala prioritas. Pasalnya, banyak anggaran yang diusulkan dinas ini akan tetapi tidak memperhitungkan peruntukan wilayah mana yang mendapat prioritas.
Kenaikan Rp743 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diperuntukan program rehabilitasi jalan Rp123 miliar, pembagunan drainase perkotaan Rp2,1 miliar, pemeliharaan lampu jalan Rp3 miliar, pembangunan sarana dan prasarana air bersih sebesar Rp2,2 miliar.
Dalam gambaran Umum PPAS APBD Perubahan 2018 diketahui, Belanja langsung dalam APBD Pokok 2018 lalu sebesar Rp2.812 triliun, namun masuk dalam APBD Perubahan 2018 naik sebesar Rp2.873 triliun, sehingga ada kenaikan sebesar Rp60,9 miliar. Berbeda dengan Belanja Tidak Langsung dalam APBD Pokok 2018 lalu sebesar Rp1.304 triliun, namun masuk dalam APBD Perubahan 2018 turun sebesar Rp1.216 triliun, terjadi selisih anggaran sebesar Rp88.9 miliar.
Apalagi, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) yang ditemukan di APBD Pokok 2018 ada sebanyak Rp219.480.000.000 dan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 ditemukan ada sebanyak Rp 272.353.939.000 Silpa, yang artinya selisih kenaikan Silpa di tahun ini ada sebanyak Rp52.873.939.000 atau 24 persen kenaikannya.
Menurut Koordinator Badan Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, alasan kenapa Dinas PU menjadi sorotan dewan, dikarenakan hanya Dinas PU yang mengalami penambahan anggaran yang besar di APBD Perubahan 2018. Wajar saja, jika hal itu dipertanyakan dewan menginggat masih banyak pembangunan insfrakstruktur di Makassar yang belum merata, sedangkan program yang diusulkan belum menyentuh program skala prioritas.(bko)
