Mamuju, Inspirasimakassar.com:
Dalam rangka perumusan mekanisme terkait penyaluran bantuan sosial bagi rumah ibadah dan sebagai bahan masukan untuk nantinya dituangkan dalam pembahasan RAPBD Sulbar tahun anggaran 2021. Komisi IV DPRD Sulbar didampingi Kepala Biro Kesrah Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selaku mitra kerja Komisi IV melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Biro Kesrah Sulsel selama empat hari ( 20 s/d 23/10-2020).
Rombongan komisi IV DPRD Sulbar disambut Asisten 1 Pemprov Sulsel, Bapak Patonangi didampingi Kepala Biro Kesrah Sulsel Bapak Herman beserta jajaran.
Dengan dikeluarkan nya surat keputusan (SK) kelembagaan untuk digabung di biro pemerintahan sekretariat Pemprov Sulbar, menurut asisten 1 Sulsel, bahwa tugas dan fungsi biro kesrah ruangannya sangatlah fiscal karena bersentuhan langsung dengan rakyat. Pihak legislatif harusnya memperjuangkan agar tidak digabung dengan pemerintahan oleh karena beban kerjanya sangat berart jika digabung dengan OPD lain.
Pemberian bantuan rumah ibadah, kata asisten 1 sulsel lagi, tentu sesuai usulan dari bawa saat reses, dan setelah melalui verifikasi serta benar-benar sejalan dengan kondisi di lapangan, pun tidak boleh tumpang tindih penganggarannya.
Kemudian dikesempatan yang sama, kepala biro kesrah Sulsei, Herman menjelaskan, bentuk bantuan sosial hibah sudah tentu sesuai SOP (standar operasional prosdur) yang sudah dipersiapkan. Mengenai besaran bantuan yang diberikan harus sesuai proposal yang terperivakasi.
Dari hasil kunker komisi IV DPRD Sulbar ini, diperoleh gambaran dan referensi untuk nantinya dituangkan dalam pembahasan RAPBD Sulbar tahun 2021.
Berikut anggota Komisi IV DPRD Sulbar yang kunker ke Biro Kesrah Sulsel ; Ir.H. Abidin, DR. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd, M.Irbad Kaimuddin, Drs. H. Hasan Bado, Ahmad ikhsan Syarif, Megawati, S.Ip. (sabar)
