Bulukumba, Inspirasimakassar,id:
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr.Sugeng Haryono resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) Pemerintah Daerah.
Kegiatan bertema ” Transformasi pengembangan kompetensi aparatur melalui penjaringan kebutuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan” ini digelar di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat, 3 Juli 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri 104 orang peserta dari berbagai daerah diwilayah kerja Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK- APDN) Wilayah IV Makassar.
Daerah tersebut adalah provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kota Manado, Kabupaten Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Soppeng, Jeneponto, Sinjai, Tambrauw dan Kabupaten Mamuju.
Musrenbangkom yang digelar BBPK APDN IV Makassar ini menampilkan sejumlah pembicara atau pemateri, yakni Kepala BPSDM Kemendagri, Sestama LAN RI, Dr.Andi Taufik dan Bupati Bulukumba, H.Andi Muchtar Ali Yusuf.
Selain dihadiri peserta dari BBPK APDN Kemendagri IV Makassar dan OPD lingkup Pemkab Bulukumba, kegiatan tersebut juga diikuti 55 orang peserta secara daring atau zoom meeting.
Kepala BBPK APDN IV Sugiarto SE, Msi, CACP mengungkapkan, di tengah tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan yang semakin dinamis serta kompleksitas kebutuhan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan pengembangan
kompetensi yang terarah, terpadu, dan berbasis kebutuhan nyata.
Melalui Musrenbangkom Pemerintahan Daerah, lanjut dia,
diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur yang selaras
dengan prioritas pembangunan, kebutuhan organisasi, serta perkembangan lingkungan
strategis.
Dikatakan, perencanaan yang disusun secara partisipatif dan berbasis data akan menjadi
landasan yang kuat dalam mewujudkan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.
Sehingga, lanjut dia, mampu meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan serta memberikan pelayanan publik yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi
pada kepentingan masyarakat. (*/wis)
