Makassar, Inspirasimakassar.id:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan menyebut, belanja daerah pemerintah Kota Makassar akan menggunakan kartu kredit pada 2024 nanti.
Untuk tahap awal kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) akan digunakan oleh pimpinan Pemkot Makassar.
Beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan menggunakan kartu kredit ini sebagai percontohan. Adapun jumlah limit sekali gesek mencapai Rp50 juta.
“Ada limitnya, untuk pimpinan baru di perjalan dinas, SPPD, makan minum, limitnya sekitar Rp50-an juta satu kali gesek,” ungkap Dakhlan, Selasa (5/12/2023).
Catatan: pada berita yang terbit di Tribun Timur pasa 3 Desember 2023 lalu dengan judul Belanja APBD Pejabat Pemkot Makassar Bakal Pakai Kartu Kredit.
Dalam berita dituliskan, “jumlah limit sekali gesek mencapai Rp50 juta” seharusnya limit sekali gesek mencapai Rp50 juta.
Lanjut Dakhlan, penggunaan kartu kredit ini merupakan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini merupakan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.
Kartu kredit pemerintah ini dianggap memberikan kemudahan dalam proses pencairan anggaran, lebih praktis dari mekanisme pencarian anggaran sekarang ini.
Sekarang ini, Pemkot sedang merampungkan syarat-syarat administrasinya, diharapkan tahun 2024 kartu kredit pemerintah sudah bisa difungsikan.
“(Bunganya) Itu kita belum tahu, tapi tidak jadi beban, ini kan kerjasama antara Pemkot dan BPD, cuman BPD belum mampu siapkan itu kartu jadi Bank Mandiri yabg siapkan,” sebutnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia telah melakukan Level Meeting Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi KKPD di Hotel Claro Makasaar, Selasa (5/12/2023)
Kepala Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana mengatakan, pemerintah pusat telah meluncurkan KKPD untuk diimplementasikan hingga ke daerah.
Di Sulsel ada 10 pemerintah daerah yang akan menerapkan KKPD.
“Hari ini sebagai upaya apresiasi yang begitu satsetnya hanya 1 kali kemudian keluarlah dan siap menandatangani RKAD ini,” sebutnya.
BI meyakini, KKPD akan membawa manfaat yang sangat besar terhadap belanja daerah.
Menurutnya, KKPD memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, tranparansi dalam akuntabilitas belanja daerah.
Terlebih dalam memberikan dampak terhadap keselamatan perekonomian dan masyarakat. “Oleh karena itu sangat mendukung penuh inisiatif provinsi sulsel yang menyelenggarakan kegiatan ini dan turut mengajak seluruh kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di sulsel,” tutupnya. (awin)
