Perempuan tidak sekadar menjadi istri dan menyusui anak-anak. Kini, berbagai jenjang mulai presiden, menteri, gubernur, walikota/bupati, parlemen, dan seabrek jabatan lainnya telah mereka genggam. Pada Pemilukada serentak yang diikuti 264 kabupaten/kota se Indonesia serentak, 9 Desember 2015, setidaknya lebih 30 perempuan yang lolos, baik walikota, bupati, dan wakil walikota/bupati. Mereka berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan partai politik pendukung. Dari mereka yang terpilih, karena prestasi, kerabat petahana atau bagian dari dinasti politik, dan kontroversial.
Indah Putri Indriani misalnya. Wakil bupati 2010-2015 yang kini mendapat perolehan suara terbesar mengalahkan pesaingnya, Arifin Djunaid yang tak lain adalah Patahana. Dia tercatat dalam sejarah menjadi bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan.
Indah Putri Indriani adalah perempuan kelahiran 7 Februari 1977. Puteri pasangan Musallang Sumasse dan A Nurhayati Tahir. Dia menjabat wakil bupati Luwu Utara periode 2010-2015 pada usia 33 tahun. Sebelum menjabat, Indah tercatat sebagai akademisi, pernah menjadi tenaga ahli Komisi II DPR RI, dan caleg DPR RI pada Pemilu 2009
Sebelum terjun ke dunia politik, Indah aktif dunia akademis. Ibu dua anak ini pernah menyandang gelar pejabat negara. Sebelum terjun kedunia politik, Indah banyak menghabiskan waktunya di dunia akademis. Ibu dua orang anak ini pernah tercatat sebagai staf pengajar program S1 & ekstension FISIP UI, dosen pascasarjana ilmu politik UI, dosen FISIP Universitas Bung Karno, dan dosen FISIP Unismuh Jakarta.
Selain mengajar, Indah Indriani juga pernah tercatat sebagai salah seorang Tenaga Ahli untuk Komisi II DPR RI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Saat menjabat wakil bupati, dia menginginkan terciptanya sinergi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini bisa dicapai, setidaknya dengan dua strategi. Pertama, pengembangan kapasitas yang membisakan peningkatan daya kritis masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses penyusunan, pengawasan, dan pemberian solusi terkait implementasi kebijakan publik. Kedua, advokasi kebijakan yang mendorong terciptanya inovasi kebijakan dan peraturan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat.
Sementara Airin Rachmai Diany sudah menduduki kursi walikota Tangeran Selatan dua periode. Perempuan kelahiran Banjar, Jawa Barat, 28 Agustus 1976 ini menjabat walikota periode 2011-2016 di usia 34 tahun dan kini terpilih kembali. Mantan Mojang Bandung ini adalah adik ipar mantan Gubernur Banten, Ratu Atut.
Sama dengan Indah di Luwu Utara, Airin tercatat sebagai Walikota Tangerang Selatan yang pertama, karena daerah ini merupakan pemekaran dari Kota Tangerang di Provinsi Banten. Sebelumnya, Airin pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati Tangerang tapi gagal.
Sebelum terjun ke dunia politik, Puteri Pariwisata & Putri Favorit pada pemilihan Puteri Indonesia tahun 1996 ini berprofesi sebagai notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang (PPAT) di Kabupaten Tangerang. Banyak faktor yang menjadikan Airin menduduki kembali kursi orang nomor satu di pemerintahan di Tangeran Selatan. Pesimisme, pragmatisme, dan apatisme pemilih serta juga kelompok menengah yang tidak banyak peduli dengan politik lokal.
Tri Rismaharini dari Surabaya. Walikota Patahana ini dianggap sebagai calon kepala daerah alternatif dan memiliki rekam jejak yang baik. Ada juga Chusnunia, aktivis Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan calon kepala daerah alternatif. Chusnul-panggilan akrab Chusnunia-yang merupakan keluarga besar kyai Nahdlatul Ulama itu, sebelumnya merupakan anggota dewan yang rajin turun ke daerah pemilihan.
Vonny Anneke Panambunan, bupati Minahasa Utara mengakui ada tiga hal yang menjadi prioritasnya, yaitu agribisnis, industri dan pariwisata. Semua potensi daerah ini akan dikembangkan. Tidak lupa, disisi kesehatan, akan membangun unit donor darah sehingga warga tidak perlu mencari darah ke Manado serta membangun rumah sakit daerah menjadi tipe B. Begitu juga pemberian beasiswa pendidikan, sekolah gratis yang berkualitas khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Tunjangan aparatur desa sebagai garda terdepan pemerintahan juga akan dinaikkan. Tidak akan ada lagi keterlambatan pembayaran honor aparat, atau penyaluran dana duka. Semua lansia wajib menerima BPJS. Kalaupun APBD terlambat, akan ditanggulangi dengan uang pribadi. Ini komitmennya, sebagaimana visi mengasihi, melayani dan mensejahterahkan.
Menurutnya, kepala daerah dari kaum perempuan memberi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia. Satu sisi kualitas politikus perempuan terbukti dan teruji dapat setara dengan kaum laki-laki. Di sisi lain, komitmen partai politik dalam keberpihakan terhadap perempuan politikus juga semakin menunjukkan sinyal positif.
Dia berharap, keberadaan kepala daerah dari perempuan dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak.
Politikus PPP itu menjelaskan, kepala daerah dari kalangan perempuan harus menjadi etalase bagi wajah politik perempuan di Indonesia. Daerah-daerah yang dipimpin oleh perempuan harus menerapkan zona antikorupsi di daerahnya. epala daerah perempuan dapat menjadi Srikandi pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah. (din)
