Makassar, Inspirasimakassar.com:
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Sampara Sarif mengemukakan, Brigade Antimacet yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar tidak maksimal. Pasalnya, sekalipun anggara yang dikeluarkan Rp1 miliar, namun kemacetan lalu lintas semakin parah.
Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan ini mengakui, penegakan peraturan walikota (Perwali) tentang larangan arkir di ruas jalan-jalan protokol tidak berjalan dengan baik. Apalagi, yang terlihat para petugas Dishub hanya terlihat di saat pagi hari, bersamaan dengan kehadiran petugas kepolisian.
Seharusnya, keberadaan Brigade Antimacet dapat mengatasi permasalahan dan keberadaan “pak ogah” yang menguasai berbagai jalan dan belokan.
Senada dengan Sampara Sarif, Ketua Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina mengemukakan, keberadaan Brigade Antimacet hanyakah langkah taktis untuk jangka pendek.
Legislator Partai Golkar ini melihat kehadiran Brigade Antimacet masih sangat dibutuhkan. Karena itu, selurh petugas yang telah dipercayakan seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. “Jika mereka menjalankan tugas sesuai tugas pokok yang ada, maka kamia meyakini, kemacetan dapat dikurangi,” ujar mantan wartawan salah satu harian di Makassar ini. (hf)