Makassar, Inspirasimakassar.id:
Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi seperti yang telah diteken Presiden Jokowi belum lama ini, menuai protes berbagai kalangan. Dua anggota DPRD Kota Makassar pun ‘menentang’ kebijakan tersebut. Keduanya secara tegas menyuarakan keberatannya.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali misalnya malah menegaskan, mengapa tidak sekalia nmenyediakan pil KB biar lengkap. “Kiamat sudah dekat jadi hal-hal aneh mulai muncul,” tegasnya, pada Jumat 9 Agustus 2024.
Pernyataan senada dikemukakan rekan Adi Rasyid Ali, yaitu Anwar Faruq. Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar inipun menekankan, pendidikan moral dan agama adalah hal yang lebih dibutuhkan oleh pelajar daripada alat kontrasepsi.
Anwar Fauq menyebutkan, anak sekolah itu adalah anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengajaran yang tepat, bukan alat kontrasepsi. Yang mereka butuhkan adalah pendidikan moral. Makanya, pihaknya sangat khawatir, sebab kebijakan itu nantinya berdampak negatif.
“Jika alat kontrasepsi diberikan kepada pelajar, ini bisa menimbulkan anggapan bahwa, perilaku seksual di usia sekolah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal masa depan anak-anak kita. Kita harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi generasi muda,” tegasnya.
Seperti diketahui, PP Nomor 28 Tahun 2024 ini memang menimbulkan perdebatan antara pandangan kesehatan dan agama. Sementara pemerintah berupaya meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui penyediaan alat kontrasepsi, para kritikus menyoroti potensi dampak sosial dan moral dari kebijakan tersebut. (titi)
