Makassar, Inspirasimakassar.com :
Sekretariat Kota Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan melakukan kegiatan pembinaan administrasi wilayah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Durian Condotel Suite, Jalan H Ince Saleh No 2 Makassar itu, Senin, 11 Maret 2019.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muhammad Ansar mengemukakan, apresiasi kepada Bagian Tata Kelola Pemerintahan
yang setiap tahun melakukan perbaikan, tujuannya untuk memastikan tata batas wilayah kelurahan dan kecamatan yang ada di ibukota Sulawesi Selatan ini.
“Dengan adanya kepastian batas wilayah masing-masing kelurahan atau kecamatan, tentunya akan meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat. Misalnya saja, pelayanan pertanahan, kependudukan, perencanaan dan pengembangan, serta pengelolaan pembangunan,” urai Muhammad Ashar.
Mantan Kadis Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar ini berharap, agar penegasan tapal batas dari 15 kecamatan, serta 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar dapat rampung seluruhnya, sehingga segera dilakukan pemasangan pilar batas, termasuk pembuatannya dalam bentuk pemetaan.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah (Kasubag Otoda) Pemkot Makassar, Muhammad Agus Genda mengemukakan, peserta pada kegiatan penegasan batas melibatkan aparat kecamatan kelurahan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat Kecamatan se Makassar. Kegiatan tersebut juga untuk mempertegas batas-batas wilayah antara kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
“Tentunya, kegiatan seperti ini kita lakukan, untuk mengetahui lebih jelas serta melihat lebih jauh kondisi batas antar wilayah kelurahan dengan kelurahan lainnya, sehingga pelaksanaan roda pemerintahan baik itu di kecamatan maupun di kelurahan dapat berjalan tertib administrasi,” jelasnya, seraya menambahkan,
pemateri pada kegiatan ini berasal dari topografi Kodam XIV Hasanuddin yang membidangi batas wilayah kecamatan..
Jika sudah rampung hasil dari kegiatan penegasan tapal batas, maka langsung dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial di Jakarta. (ttc-ins)
