Makassar, Inspirasimakassar,com:
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar siap dibahas di Panitia Khusus (Pansus).
Hal ini disampaikan oleh Keputusan Rapat Paripurna Istimewa tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kota Makassar, Senin (31/07/17). Di ruang rapat Paripurna DPRD kota Makassar.
Juru bicara Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD Makassar, Zaenal M Betta mengatakan, selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota dprd berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dalam pengelolaan keuangan daerah setiap pemganggaran dalam APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasi, tentu perlu pemabahsan aturan ini termaksud belanja penunjang DPRD, “ungkapnya.
Legislator Fraksi PAN ini juga menuturkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pimpinan dan anggota mempunyai hak keuangan dan administratif. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 dimaksud antara lain mengatur pemberian uang representasi, tunjangan komunikasi, reses, kesejahteraan dan perlengkapan, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, transportasi, belanja kegiatan.
“Atas dasar pengusulan atau prakarsa 15 orang anggota fraksi dari 8 Fraksi maka akan dibantuk pansus besar sebanyak 25 anggota pansus untuk membahas perda tersebut, “katanya.
Sedangkan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD makassar, Adwi Awan Umar mengatakan setelah diputuskan akan dibawah dalam pansus, maka tidak membutuhkan waktu lama untuk ditetapkan.
“Tidak ada anggota dewan yang menolak, jadi mungkin akhir agustus sudah ditetapkan,” ungkap Adwi Awan Umar.(Adhit/humas dprd kota makassar
)
