Mamuju, Inspirasimakassar.com:
Bertempat di lanati 3, ruang rapat Komisi IV DPRD Sulbar Jalan Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Rabu 5 Agustus 2020, digelar rapat koordinasi (Rakor).
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi IV, H. Sudirman dan dihadiri Wakil Ketua Komisi H. Muhammad Jayadi, S. Ag, SH. MH dan sejumlah anggota Komisi IV yakni; Drs. Obednego Depparinding, MH, Ir. H. Abidin, DR. Mulyadi Bintaha, H.Sukardi M.Nur, H. Risbar Berlian Bachri, SH, Drs. H. Hasan Bado dan Akhmad Ikhsan Syarif.
Selain itu hadir pula 4 Kepala OPD selaku mitra kerja Komisi IV, yaitu; Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah, Kepala Dinas Transmigrasi, Kepala Dinas P3AI dan KB serta Kepala Biro Kesrah Setda Sulbar.
Dalam rapat ini, Komisi IV DPRD Sulbar meminta penjelasan dari 4 OPD sebagai mitra kerja terkait kegiatan dan Program Kerja tahun anggaran 2020.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah, H. Bakhtiar, menjelaskan bahwa, pelatihan bagi tenaga kerja masih sangat kurang, baik di bidang industri, otomotif, perbengkelan, pengelasan maupun pertukangan. Balai pelatihan yang ada di Kalukku Kab. Mamuju belum memberikan kontribusi maksimal. Dilain sisi para pengusaha, investor mencari tenaga kerja yang siap pakai sesuai bidang usahanya. Untuk itulah kami minta kepada Balai latihan kerja agar segera disosialisasikan ke kabupaten.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (P3AI & KB) Hj. Djamila menyampaikan, program yang belum kami laksanakan karena. Pandemi covid-19 tahun ini akan dialihkan ke tahun anggaran 2021. Program pemberdayaan perempuan masih sangat perlu digalakkan dan dibutuhkan keseriusan serta kesungguhan OPD.
Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar H. Ibrahim, di hadapan ketua dan sejumlah anggota komisi IV pun menyampaikan, program penempatan tenaga di berbagai kabupaten cukup memberikan kontribusi positif terhadap perputaran perekonomian setempat dan diyakini akan berdampak positif sampai ke tingkat kecamatan. Olehnya itulah kami minta agar akses jalan dari desa bisa tembus ke jalan Provinsi dan penempatan warga di pemukiman sebisanya 50% masyarakat setempat dan selebihnya berasal dari luar Sulbar.
Selanjutnya, Kepala Biro Kesejehteraan Rakyat Sekretarian Daerah Prov Sulbar mengatakan, penyaluran dana bantuan sosial kurang senergi dengan baik dan tidak didukung syarat sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan. Kami juga sangat membutuhkan dukungan anggaran dari Dewan terkait pelaksanaan MTQ yang nominalnya mencapai 3 Milyar.
Selain itu, Lanjut Jamila, masih ada 2 renja yang belum terealisasikan, yakni terkait dengan visi misi Gubernur yang melekat di Dikbud, dan perlu kejelasan buat kami.
Dari penjelasan empat OPD tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar dapat menyimpulkan bahwa terjadi penurunan terhadap pagu anggaran, oleh karena itulah perlu dipertanyakan kembali terhadap kebijakan Tim TAPD,
dan Komisi IV akan menyampaikan pada rapat Badan Anggaran DPRD Sulbar. (adv)
