Selayar, Inspirasimakassar.com:
Sejak awal kepemimpinan, Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali memiliki tekad mengakhiri kesenjangan di pulau. Hanya saja, ia berharap dukungan moral dari DPRD dan respon positif semua elemen untuk mensejajarkan masyarakat daratan dan pulau, khususnya pelayanan kesehatan yang selama ini jauh tertinggal, terpuruk dan terkebelakang.
Kadis Kesehatan Selayar, dr H Husaini, M.Kes, mengemukakan, yang dila
kukan saat ini adalah membangun sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan di Lembongan, Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Pulau Jampea. Termasuk Puskesmas di Taman Nasional Laut Taka Bonerate, di Desa Rajuni. Harapannya, agar masyarakat di wilayah terpencil terlayani maksimal.
Untuk pembangunan Rumah Sakit Rujukan di Pulau Jampea , Pemda menggelontorkan Rp 21 miliar. Diharapkan, rampung tahun ini. Sehingga, APBD 2019, sudah dilengkapi sarana dan fasilitas pendukung. Termasuk Puskesmas di Pulau Rajuni yang menelan Rp 3,5 miliar dan Rp 4,9 miliar untuk pembangunan fisik Puskesmas Bontoharu di Matalalang.
Untuk program kesehatan gratis, baik masyarakat miskin, tidak mampu dan mampu diharuskan masuk BPJS Kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan sudah mengintegrasikan ke BPJS. “Sejak tahun 2017, Selayar sudah menetapkan sebagai Universal Health Corerage (UHC). Artinya seluruh masyarakat Selayar sudah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui akses kartu BPJS Kesehatan,” tutur H Husaini.
Menurutnya, warga miskin dibiayai Pemerintah Pusat, yang tidak mampu oleh Pemkab dan yang mampu membayar sendiri. Daerah yang sudah berstatus UHC berarti, masyarakatnya sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan lebih dari 90 persen, dan sudah memiliki akses untuk mendapatkan Kartu BPJS di Kantor Layanan BPJS.
Namun terkadang, warga diperhadapkan beberapa permasalahan. Ini akibat BPJS sudah berbasis e-KTP. “Artinya, seorang warga wajib memiliki NIK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Ini terkadang mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit, karena terkendala kepemilikan e-KTP, sehingga Kartu BPJS belum diterbitkan instansi berwenang,” jelasnya.
Selayar tahun 2018 ini melakukan pengadaan kapal jenazah dan kapal ambulance, guna mengangkut pasien emergency baik ke rumah sakit rujukan di Jampea, Selayar, maupun Makassar. Karena itu, sangat wajar jika Selayar dibawa kendali HM Basli Ali – H Zainuddin sudah dua tahun berturut-turut memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Sehat kategori Wistara. Penghargaan tertinggi presiden. Penyerahannya dilakukan Kemendagri di Jakarta kepada Bupati Kepulauan Selayar.
“Orang Selayar dulu sering terkena malaria. Makanya, Dinas Kesehatan telah meminimalisasi penderita malaria yang diberi nama “gebrak malaria.” Gerakan ini diefektifkan dan saat ini sementara diassesment tim eliminasi malaria, sehingga tahun 2019, Selayar akan memperoleh sertifikat bebas malaria. Syaratnya sudah terpenuhi. Angka kesakitan kurang dari 1/1.000 penduduk dan penularannya tidak lagi dari Selayar, tetapi dari daerah endemis diluar Selayar. Tahun 2017 di 0,27 per 1.000 penduduk dan tahun ini diposisi 0,18 per 1.000 penduduk.
Untuk menggaet dokter non PNS diluar daerah, Pemda Selayar mengsiasati dengan memberikan gaji Rp 1,5 juta dan insentif Rp 5 juta perbulan. Itu belum termasuk jasa medik dan penghasilan lainnya bagi yang ditugaskan di enam kecamatan daratan. Yang mengabdi di lima wilayah kecamatan pulau, insentifnya dinaikkan menjadi Rp 6 juta perbulan. Belum termasuk gaji Rp 1,5 juta dan jasa medik. Sedangkan dokter ahli, Pemda Selayar menyiapkan insentif perbulan Rp 20 juta. (M. Daeng Siudjung Nyulle – Inspirasi )
