Maros, Inspirasimakassar,id:
Kabupaten Maros memimpin di peringkat pertama sebagai daerah dengan realisasi pendapatan dan anggaran daerah tertinggi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Kabupaten yang dipimpin Chaidir Sya dan Muetazim Mansyur ini kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir Juli 2026, kabupaten diapit Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bone ini mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 52,58 persen, tertinggi di antara seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut berdasarkan data realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan yang dipaparkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Angka itu juga melampaui rata-rata realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Selatan yang berada pada 41,07 persen.
Di bawah Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada di posisi kedua dengan realisasi 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen, Kota Parepare 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen. Sedangkan, Kota Makassar mencatat realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Maros menjadi daerah dengan realisasi pendapatan APBD terbaik di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026, sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pemkab Maros, Ferdiansyah, pada Senin, 27 Juli 2026 mengemukakan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Di tengah efisiensi, tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah. Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja agar pendapatan APBD Maros dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ferdiansyah mengakui, optimalisasi pendapatan daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Bapenda Maros akan terus memperkuat berbagai strategi peningkatan pendapatan agar target APBD tahun 2026 dapat tercapai.
Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan masih mencatat realisasi pendapatan di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Takalar baru mencapai 47,08 persen, Kabupaten Bone 45,40 persen, Kabupaten Luwu Utara 44,67 persen, Kabupaten Pinrang 42,51 persen, hingga Kabupaten Gowa yang baru merealisasikan 27,78 persen.
Paparan realisasi pendapatan APBD tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel. (titi)
