Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengharapkan pemerintah puta memberikan kebijakan khusus untuk pengelolaan kota. Pasalnya, permasalahan utama masyarakat sebenarnya berpusat di kota. Jika pemerintahan di kota lumpuh, bakal berimbas ke daerah lain.
Dengan demikian, Danny–sapaan walikota berlatar belakang arsitek tersebut, maka membutuhkan pendekatan khusus dri sisi kebijakan.
Usaha radikal yang dimaksud Danny adalah sokongan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Maknya, pemerintah membutuhkan dukungan anggaran dari pihak swasta, untuk mengimbangi keterbatasan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menyinggung investasi, Danny mengemukakan, maslaha teknis, hukum, sosial dan politik snagat dibutuhkan untuk meyakinkan investor. Termasuk legislatif yang menyetujui program pembanunan yang bakal berjalan.
Untuk itu, demikian Danny, kota-kota di Indonesia yang telah memenuhi oersyaratan misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi, indeks oembangunan manusia (IPM), serta keberhasilan menekan angka kemiskinan diberikan otoritas dalam hal mencari sumber dana.
Danny hadir di Jakarta, setelah diudang Menteri Keuangan, Sri Multani Indrawati untuk membahas pembanunan infrastruktur daerah dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Selain Danny, hadir pula Walikota Bandung (Ridwal Kamil), Walikota Semarang (Hendra Prihadi), Walikota Surabaya ( Tri Rismaharini), Walikota Tangeran (Erief Rachadiono, serta Bupati Sudiarjo (Saifullah). (*)