Makassar, Inspirasimakassar.Id: Akibat kelalaian dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 di Pemerintah Kota Makassar berbuntut terancamnya 11 kepala Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Pasalnya, realisasi anggaran tersebut mendapat sorotan berbagai elemen masyarakat, termasuk didalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Data yang diperoleh dari Bappeda Makassar per tanggal 30 September, serapan APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,262 triliun. Dalam laporannya, tersisa dana sebesar Rp 2,762 triliun yang belum direalisasikan.
“Jadi headline-nya bukan cuma camat yang kita minta untuk ganti, para SKPD yang berkinerja buruk pun akan pasti kita minta ganti,” kata Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman kepada media, Jumat, 20 Oktober 2023.
Menurutnya, pihaknya telah melihat sejumlah yang realisasi APBD-nya berada pada peringkat 11 terbawah. Hanya saja, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassa, itukan mereka sudah lakukan perikatan kontrak hanya pembayarannya yang belum dibayarkan. Begitu pila dnegan Dinas Komunikasi dan Informasi (Infokom) Makassar.
Helmi Budiman menambahkan, sebenarnya ke sebelas SKPD dimaksud telah dimintai keterangan terkait kondisi yang mereka hadapi. Sekalipun demikian, dirinya mengaku heran lantaran perangkat daerah itu masih kesulitan merealisasikan anggarannya.
Di bagian lain Helmy mengakui, jika sampai 30 Desember, atau akhir tahun ini, kinerja mereka tetap di bawah 60%, bakal menjadi catatan untuk Bappeda sampaikan ke Walikota Makassar, bukan lagi diberikan peringatan, melainkan akan diusulkan diganti. (ozan-r)
