Maros, Inspirasimakassar.id:
Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PPED) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. PPED bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Sejak tahun 2024, Program PED ini telah dijalankan dengan fokus utama pada hilirisasi sektor agrikultur, sebuah langkah penting untuk memperkuat rantai nilai dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses ke pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Melihat keberhasilan awalnya, OJK bersama TPAKD memperluas cakupan program ini ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi ekonomi dan membuka lapangan kerja. Di Maros misalnya.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros menggelar Rapat Koordinasi sebagai bentuk sinergi antar instansi dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan dan penguatan ekonomi daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program kerja 2024 serta merumuskan strategi di 2025 guna mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat itu berlangsng di Baruga B Kantor Bupati, Kabupaten Maros, Selasa, 29 April 2025.
Pada kegiatan tersbeut, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Arif Machfoed mengemukakan, meskipun di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian Kabupaten Maros tetap tumbuh sebesar 3,79 persen pada 2024.
Dari sisi sektor keuangan, kinerja perbankan daerah juga menunjukkan capaian positif. Hingga Februari 2025, total aset perbankan tumbuh 2,58 persen secara tahunan menjadi Rp3,16 triliun. Penyaluran kredit tumbuh 2,45 persen menjadi Rp3,19 triliun.
Penyaluran kredit di Kabupaten Maros banyak mengalir ke sektor produktif seperti perdagangan sebesar 53,10 persen, pertanian 19,95 persen, dan jasa kemasyarakatan 7,58 persen. Hal ini menunjukkan arah intermediasi keuangan yang mendukung sektor riil daerah.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maros telah mencapai Rp131 miliar kepada 2.363 debitur, mencerminkan kontribusi aktif daerah dalam mendukung pembiayaan UMKM.
Sementara itu, Wakil Bupati Maros A. Mue’tazim Mansyur mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh atas kontribusi sektor jasa keuangan dan peran strategis TPAKD Kabupaten Maros. Melalui Rakor TPAKD Kabupaten Maros, telah ditetapkan beberapa program kerja untuk dijalankan pada 2025.
Program program tersebut misalnya, Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Prioritas Pemerintah Daerah, Fasilitasi Akses Keuangan Kepada UMKM Sektor Prioritas Binaan Pemerintah Daerah, Mendorong Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan, Fasilitasi Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan – Desa Ketahanan Pangan, Mendorong Budaya Menabung Sejak Dini Dengan Target Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) / One Student One Account (OSOA), Mendorong Percepatan Akses Keuangan melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan melalui Produk/Layanan QRIS, hingga akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Pasar Modal (Program Tematik Nasional 2025).
Padakesempatan itu, guna melengkapi kerja TPAKD Maros di 2025, BPS juga menyampaikan paparan terkait data indikator makro Kabupaten Maros. Di antaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp28,62 triliun, atau harga konstan sebesar Rp14,75 triliun.
Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor utama seperti transportasi dan pergudangan sebesar 40,92 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 14,79 persen, serta industri pengolahan 14,79 persen. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Maros cukup beragam dan tangguh.
Melalui Rakor TPAKD Kabupaten Maros, perluasan akses keuangan diharapkan dapat melahirkan program-program inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Maros. (titi)