Makassar, Inspirasimakassar.com:
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menata Pedagang Kaki 5 (PK5) ke kawasan Kanre Rong, di sekitar Lapangan Karebosi ditolak sejumlah PK5. Khususnya PK5 depan Kampus UNM dan depan Telkom Pettarani. Hal ini disampaikan dalam audiens yang dilakukan antara PK5 dan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli PK 5, Senin, 20 Agustus 2018. Pendemo diterima Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, Lisdyanti Sabri dan Haslinda.
Sebelum audiensi, pendemo melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Makassar. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan bahwa, pihak Pemkot Makassar dan PK5 telah melakukan rapat. Namun, dari rapat tersebut hanya membahas mengenai strategi penjualan dan penataan lokasi penjulana. Tanpa membahas secara detail mengenai perpindahan PK 5.
Dalam rapat tersebut juga, Pemkot Makassar fokus membahas penjualan makanan tradisional untuk membuat makanan khas Kota Makassar tanpa memperhatikan pedagang PK5 yang notabenenya hanya menjual sejumlah barang campuran.
Jendral Lapangan (Jenlap) Aliansi Peduli PK5, Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya mencurigai akan ada penggusuran sepihak yang dilakukan Pemkot Makassar. Apalagi saat ini pihak Kelurahan dan Kecamatan sering melakukan intervensi terhadap sejumlah pedagang.
“Momen ini adalah momen lebaran, yang kita harapkan jangan ada penggusuran sampai kita menemukan lokasi yang memang strategis,” tuturnya saat audinesi dengan Komisi A DPRD Kota Makassar.
Hal tersebut ditanggapi oleh Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Lisdayanti Sabri menejawab bahwa penggusuran tidak serta merta dapat dilakukan tanpa ada surat pembertitahuan lebih dahulu.
“Penggusuran itu tidak bisa langsung digusur kalau tidak ada pemberitahuan sampai 3 kali dari pemerintah setempat (kecamatan dan kelurahan),” ujarnya.
Salah satu PK5 di Depan Telkom Pettarani, Suharni menuturkan keluhannya terhadap solusi yang dikeluarkan Pemkot Makassar. Ia merasa, dengan dipindahkannya ke Karebosi, ia merasa seperti diperbodoh Pemkot Makassar.
“Kita cuman butuh tempat yang menghasilkan, karena kalau dikarebosi pemerintah seperti membodoh-bodohi kita, kalau kita sudah bosan akhirnya berhenti sendiri,” ujarnya.
“Na bilang kan bukan saya gusurko, kau sendiri mau pindah. Kalau tidak pembeli masa kita mau tinggal disana,” sambungnya.
Ia menambahkan, kalaupun ada kontribus yang harus dibayarkan. Pihaknya merasa itu wajar saja, selama kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.
“Akan ada kontribusi, biarpun ada kointribusi yang penting sama dengan penghasilan, belum lagi ongkos kendaraan kesana,” Kata Suharni.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara berharap dengan adanya aduan seperti ini Pemkot Makassar dapat melakukan pendekatan kepada PK5 untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
“Mereka menolak untuk direlokasi. kita sangat berharap pemkot dapat melakukan pendekatan-pendekatan, khususnya pk 5 seputaranm alauddin dan pettarani agar mendapatkan tempat yang layak,” bebernya.
Dengan adanya keluhan dari PK5 tidak menghalangi program Kanre Rong yang ada di Karebosi. Apalagi di Kanre Rong memiliki segmen jualan tersendiri.
“Segmen di karebosi sudah ada, jadi pemkot terkait dengan dikarebosi itu mengajak seluruh elemen masyarakat, bagi yang ingin menjual dikarebosi bisa,” tukasnya.
Ia menambahkan, ini menjadi pekerjaan bagi Pemkot Makassar untuk membenahi program yang dijalankan. “Ini adalah pr bagi pemkot untuk menyediakan sarana agar pk5 bisa berjualan,” pungkasnya. (humas dprd makassar).
