Inspirasimakassar.com
Kedaulatan di bidang digital merupakan elemen penting untuk meningkatkan kembali pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, peluang ekonomi dari industri digital harus seoptimal mungkin dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia.
Sejalan dengan tema tersebut, Suropati Syndicate menyelenggarakan Diskusi Publik, yang berlokasi di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Minggu (18/8). Turut hadir dalam acara ini
Mira tayyiba Staf Ahli Menko Perekonomian, Fernandus Setu Kepala Biro Humas Kemenkoinfo ,Fadlan Muzakki Koordinator PPI dunia beserta Angki Trijaka Sekjen Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI).
Direktur Suropati Syndicate Sujahri mengungkapkan dua hal mendasar diselenggarakan diskusi publik yang mengangkat tema kemerdekaan digital ini. Pertama belum optimalnya pengaturan regulasi terhadap perkembangan industri digital di Indonesia.
“ Regulasi pemerintah seharusnya dapat memberikan keseimbangan bagi perkembangan dunia digital ini yaitu pertama dapat mendorong tumbuhnya ekonomi negara melalui industri digital ini dan juga pemerintah dapat menjamin keamanan serta privasi masyarakat. Ujar Shujahri Munggu (18/8/2019).
Selain itu juga, daya saing industri digital Indonesia dengan negara-negara yang lain yang masih perlu ditingkatkan.
“Harus ada percepatan pembangunan dunia industri digital di Indonesia untuk memacu daya saing agar lebih kompetitif di tingkat global. Karena kita tahu bahwa, prospek industri digital di masa yang mendatang akan menjadi bagian investasi penting bagi negara Indonesia. Kata Shujahri
Senada dengan yang disampaikan oleh Founder Suropati Syndicate, dunia industri digital ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena kenyaataan ini harus ditopang oleh SDM yang berkualitas agar bisa mewujudkan kemerdekaan digital di Indonesia.
“ Di tahun mendatang kita akan menghadapi fenomena bonus demografi. Jumlah usia produktif akan membludak. Oleh karenanya bonus demografi akan berbuah ‘bonus’ bagi industri digital jika negara mampu menciptakan SDM yang berkualitas. Kata Arief
Tak hanya itu, menurutnya pemerintah juga harus terus berfokus pada pembuatan kebijakan tentang penyerapan tenaga kerja. Persiapan tenaga kerja yang kreatif dan iniovatif.
“Kita dapat melihat data di sektor pendidikan dan tenaga kerja. Angka rata-rata lama sekolah generasi milenial masih berkisar di 10,04 tahun. Capaian penyelesaian pendidikan hingga perguruan tinggi juga hanya sebesar 9,79 %. Perbedaaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih sangat tinggi. Lulusan perguruan tinggi daerah perkotaan mencapai 13,19 % sementara di pedesaan hanya 5,63 %. Begitu pula dengan capaian rata-rata lama sekolah. Jelas Arief
Menurutnya, tahapan bonus demografi 2020-2024 akan sangat bergantung kepada implementasi lintas sektor pemerintahan untuk melaksanakan secara penuh komitmen Presiden Jokowi.
“Seperti sering disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita harus berubah. Cara-cara lama pengelolaan lembaga yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru perlu diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Dengan jalan inilah, barangkali, komitmen pembangunan SDM yang digaungkan Presiden Jokowi dapat terlaksana,” tutupnya. (hadi)
