Sulawesi Barat :
Usai merayakan hari Raya Idul Fitri dan libur Lebaran, masyarakat kembali beraktivitas seperti semula, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pada hari ini, Senin, 10 Juni 2019. Para ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), misalnya.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris pada hari pertama pasca cuti dan libur panjang perayaan hari lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah, Senin, 10 Juni 2019, mengingatkan seluruh jajaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar terus meningkatkan kualitas diri dan meninggalkan kebiasaan lama. Utamanya menyangkut hal-hal buruk.
Momen Idul Fitri, merupakan ajang silaturrahim, sekaligus ajang perbaikan kinerja, bagi setiap aparatur sipil negara lingkup Pemprov Sulbar. Apalagi, perbaikan kinerja tersebut, buka sekadar perintah dari pimpinan, melainkan juga merupakan pesan dan perintah agama.
” Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri tahun 1440 Hijriah ini dengan baik. Dan, khusus kepada para ASN harus meninggalkan kebiasaan lama, serta meraih kebiasaan baru yang lebih baik,” tutur Muhammad Idris.
Baginya, hari pertama kerja kembali bagi ASN, setidaknya mendapatkan energi baru, dari semangat bulan Ramadan yang telah dilaksanakan. Karenanya, diharapkan secara bersama selalu memikirkan penyelesaian segala permasalahan pekerjaan pemerintah daerah, sehingga momen ramadan yang diakhiri dengan kondisi kembali fitrah dijadikan perbaikan bagi diri pribadi dan orang lain. Begitupun kebersihan lingkungan kerja yang perlu selalu dijaga.
“Kita kembali kepada kesucian kita. Dan mari kita manfaatkan kesucian yang telah didapat, agar bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Terutama dalam berorganisasi,” harapnya.
Muhmmad Idris menyampaikan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, jumlah pegawai Pemprov Sulbar sebanyak 2.151 orang. Sebanyak 198 orang pegawai terbukti tidak mengikuti upacara hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2018 lalu, sehingga berdasarkan aturan yang telah disepakati pegawai tersebut akan dikenakan sanksi, berupa penahanan gaji Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) dan akan berdampak pada gaji 13 PNS.
Pada kesempatan tersebut, Sekprov Muhammad Idris juga menyinggung capaian kinerja Pemprov Sulbar dipertengahan tahun 2019 dinilai berjalan lambat. Itu terlihat dari grafik kinerja OPD hanya mencapai 50 persen keberhasilan, dan masih sibuk pada pekerjaan. Padahal, semestinya dilakukan di awal tahun.
“Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta ke depan, tidak ada lagi perjalanan dinas luar daerah yang hanya menghambat percepatan kinerja Pemprov Sulbar itu sendiri. Sebenarnya, pekerjaan kita tidak sulit, tetapi para pekerja kita yang sulit. Maka dari itu, pimpinan akan memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang mau merubah diri dan disiplin, ” tegasnya
Di sisi lain, Muhammad Idris memberi apresiasi atas capaian hasil kerja Pemprov Sulbar, yang kembali mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di pertengahan bulan ramadan lalu. Sekalipun demikian terdapat banyak catatan yang harus diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan, bentuk kelalaian dan kepatuhan yang masih rendah terutama proyek-proyek besar.
“Kita bersyukur, karena kita telah mendapat WTP. Sekalipun demikian, masih terdapat banyak catatan-catatan, yang perlu diperhatikan. Sebab bisa saja menjadi pintu masuk KPK untuk mengawasi kita,” tutur mantan Deputi Diklat LAN RI tersebut.
Selain capaian WTP, Sekprov juga memberikan apresiasi yang besar kepada Provinsi Sulbar atas Akreditasi C Pelatihan Diklat Prajabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewenangan dalam mengeluarkan sertifikasi dari lembaga-lembaga dapat diwujudkan.
“Walaupun hal tersebut masih berstatus paling standar atau paling bawah, namun hal tersebut patut disyukuri. Karena, hal tersebut merupakan salah satu persyaratan kelayakan pelatihan,” ucapnya. (Muh Sabar-Sulbar)
