Makassar, Inspirasimakassar.id:
Nota Keuangan dan Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2025, disepakti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KOta Makassar bersama Pemeribtah Kota Makassar di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar..
“Kita wajib bersyukur, karena sudah melalui satu tahapan yaitu penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan Rancangan KUA-PPAS. Ada beberapa rekomendasi yang menjadi usulan untuk dibahas di Banggar. Artinya, kita telah menyelesaikan satu tahapan untuk rancangan Ranperda terkait dengan penganggaran kita, anggaran pokok tahun 2025,” tutur Supratman, pada Selasa, 12 November 2024.
Supratman mengemukakan, yang menjadi rekomendasi dari DPRD Makassar tersebut mencakup berbagai isu strategis, seperti alokasi anggaran, peningkatan fasilitas pelayanan publik, solusi air bersih, dan rehabilitasi infrastruktur di lingkup OPD Kota Makassar.
Legislator Fraksi NasDem Makassar ini menyebut, kesepakatan tersebut ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Makassar yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan bersama DPRD Kota Makassar.
Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 yang disetujui ini telah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar.
Pernyataan senada dikemukakn juru bicara Banggar, DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad . Dia menambahkan, setidaknya ada 46 catatan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti Pemkot Makassar. Di antaranya, perlunya kehati-hatian dan ketelitian Bappeda dalam menetapkan program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD.
Sewaktu paripurna, jelas Ray Suryadi rsyad, pihaknya memiliki berbagai masukan, agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian meminta kepada OPD agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan hukum, regulasi yang ada dan memegang teguh prinsip akuntabel, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan program kegiatan dan pertanggungjawabannya.
Menurutnya, ada anggaran Dana Kelurahan (Dakel) yang menjadi silpa. Hal itu disebabkan kegiatan tidak berjalan dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya tenaga ASN di beberapa kelurahan sehingga dibutuhkan penempatan tenaga.
Kemudian, perlunya perhatian dan diharapkan adanya inovasi dari Perumda Air Minum terkait penanganan krisis air bersih yang dialami pada musim kemarau setiap tahunnya oleh warga Kota Makassar. Khususnya yang berada di utara Kota Makassar.
Legislator partai yang digagas Susilo Bambang Yudoyono, Demokrat menambahkan, perlunya mempertimbangkan penambahan anggaran untuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Mengingat kondisi bencana yang tidak diinginkan sering terjadi. (titi)