Kepulauan Kepulauan Selayar, Inspirasimakassar.com :
Hanya rakyat miskin yang memiliki pendidikan rendah yang mau menerima uang dari seorang calon pemimpin. Rakyat yang cerdas dan mempunyai ilmu yang bermanfaat mustahil akan menerima uang sebagai hasil transaksi dari suaranya. Karena itu, rakyat Selayar sudah waktunya untuk diberikan pendidikan politik secara santun dan bijak agar bisa menyadari akan dampak negatif dan bahaya terburuk yang dapat ditimbulkan dari hasil bagi-bagi uang itu. Salah satunya, sangat merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai rakyat yang memelihara kearifan lokal dan budaya ke Selayar an.
Menerima uang yang merupakan pemberian dari seorang calon bupati, wakil bupati atau calon anggota dewan dapat dikategorikan sebagai perbuatan sogok menyogok. Antara yang menerima dan yang memberi, oleh keduanya sudah dijamin Allah SWT akan menjadi penghuni api neraka kelak. Dan perbuatan dan prilaku semisal ini telah mendekati sebuah kehancuran suatu daerah atau negara.
Sebab setelah mereka terpilih aspirasi dan kebutuhan rakyat sudah pasti tidak akan terpedulikan karena uang pemberian itu yang nominalnya ratusan ribu setiap suara akan berusaha untuk dikembalikan selama kepemimpinanya, “demikian diungkapkan KH Muchtar Adam dalam wawancara singkat dengan wartawan Inspirasimakassar.com melalui via telpon genggamnya belum lama ini dari Bandung Jawa Barat.
Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Masyarakat Selayar (Permas) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Hasanuddin DM, M.Si berpendapat bahwa politik uang hanya bisa dihentikan jika semua bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada 2020 termasuk unsur penyelenggara Pemilu, pengawas, TNI, Polri, ulama, jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah yang paling bawah dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk membuat pernyataan sikap “2020 Selayar Tolak Politik Uang.” Pilkada murni sesuai harapan masyarakat akan terwujud jika komimen ini bisa dilakukan dengan bersama-sama tidak melakukan politik uang tetapi dengan adu program, ide dan gagasan yang pro rakyat dalam membangun daerah menuju Bumi Tanah Doang yang sejahtera, bermartabat dan religius.
Keberhasilan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kepulauan Selayar, HM Basli Ali yang juga Bupati dengan mendudukkan 10 orang kadernya di Parlemen Selayar untuk masa bhakti 2019 – 2024 kata Hasanuddin, bukanlah sebuah jaminan untuk dengan mudahnya melenggang dan bisa menguasai hati rakyat.
Jika memang reputasinya dan tingkat kepercayaannya terhadap publik serta hasil kinerja, visi dan misinya sebagai petahanah dianggap berhasil dan mensejahterakan rakyat Selayar maka sangat layak untuk dioertahankan dan diperjuangkan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinannya untuk periode kedua 2021 – 2024 dengan tidak menggunakan politik uang.
Tradisi bagi-bagi uang menurut mantan Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Kendari ini, sangat tidak layak dibudayakan di Selayar. Budaya bagi-bagi uang saat akan menghadapi Pemilihan Umum sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang cerdas dan santun bahkan akan dinilai sebuah perbuatan yang tidak beradab dan beretika.” tegasnya lagi.
Hal senada juga dilontarkan Ma’galatung Amin Pasolong. Menurutnya, suatu daerah kabupaten, kota maupun provinsi jika tingkat partisipasi politiknya tinggi karena politik uang maka itu merupakan suatu bukti kongkrit bahwa daerah itu dinilai miskin. Dan pemerintahnya juga dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Atau memang ada unsur kesengajaan pemerintah daerah untuk memiskinkan rakyatnya sehingga pada setiap pemilihan, baik itu pemilihan bupati dan anggota dewan akan dijadikan basis dan target utama untuk melakukan transaksi suara. Pendidikan politik akan menjadi tidak beretika ketika diperhadapkan realitas ekonomi masyarakat miskin. Sebab ini justru akan menjadi tujuan utama bagi pelaku politik untuk membeli suara.” katanya.
(M. Daeng Siudjung Nyulle)
