Makassar, Inspirasimakassar.com:
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional berwenang untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam rangka optimalisasi Program JKN-KIS,Pemerintah Kota Makassarberkomitmen untuk mendukung tercapainyaUniversal Health CoverageTahun 2021 di Kota Makassar, dengan mendorong kegiatan koordinasi lintas sektor antara BPJS Kesehatan Cabang Makassar dan satuan kerja di terkait, untuk menyusun langkah strategis dalam mencapai tujuan bersama
Salah satu media komunikasi yang digunakan adalah melalui Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama di Kota Makassar, dimana Bapak Walikot Makassar sebagai Pembina, Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Ketua, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar sebagai Sekretaris, dan anggota lainnya diantaranya adalah Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan beberapa Kepala Satuan Kerja lainnya di wilayah Kota Makassar.
“Seluruh Dinas/Instansi/Lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS. Dinas/Instansi/Lembaga lainnya agar berkoordinasi untuk saling membantu dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN–KIS sesuai tupoksi masing-masing” tegas Muhammad Anshar Sekretaris Daerah Kota Makassar dalam pembukaannya pada Forum Komunikasi, (22/03) di Kantor Walikota Makassar.
Tujuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama antara lain, tercapainya komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan Program JKN–KIS meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis, tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN–KIS, dan terwujudnya partisipasi Pemerintah Kota dalam mendukung sosialisasi dan fasilitasi berjalannya Program JKN–KIS demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
Forum komunikasi merupakan wadah untuk membangun sinergitas antara BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan utama disetiap daerah hal tersebut untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para stakeholder terkait pelaksanaan Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan serta mencari solusiterbaik untuk setiap permasalahan yang terjadi.
“Pertemuan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama ini diagendakan untuk membahas antara lain Evaluasi Program JKN–KIS di Wilayah Kota Makassar Update Kebijakan dan Regulasi Program JKN–KIS, membangun sinergitas dan hubungan antar lembaga pemerintahan dalam membawa kemajuan yang berarti bagi pelayanan untuk peserta JKN-KIS dan juga menekankan akan pentingnya dukungan pemangku kepentingan mencapai percepatan UHC yang ditargetkan pada Mei tahun 2021 ini’’ ujar Greisthy E. L. Borotoding, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar.
“Forum komunikasi ini juga kami harapkan dapat mendorong tercapainya pemahaman yang sama dari seluruh pihak dalam mendukung 3 aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan untuk mendorong tercapainya Universal Health Coverage (UHC), penegakan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta peningkatan kualitas layanan” ujar Greisthy di sela-sela kegiatan forum. Dalam kegiatan ini Pemerintah Kota Makassar juga berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan regulasi baru salah satunya dengan memastikan tersedianya anggaranuntuk membiayai iuran yang menjadi Pemerintah Kota Makassar, seperti penyediaan anggaran untuk pembayaran iuran PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2021, bantuan iuran bagi PBPU dan BP Kelas 3 aktif, pembayaran Iuran Wajib (IW) Pemda bagi ASN di Kota Makassar sesuai regulasi, dan juga iuran bagi Pegawai Honor di lingkup Pemkot Makassar. (Ti)
