Makassar, Inspirasimakassar.com:
Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Mudzakkir Ali Djamil meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menyerahkan data guru honorer. Pasalnya, pihaknya bersama rekan-rekan di lembaga wakil rakyat tersebut akan mencari jalan keluar untuk menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2017.
Pernyataan Mudzakkir Ali Djamal sekaitan gaji guru honorer yang tersendat. Termasuk menyangkut penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Ia menambahkan, seringnya gaji para guru honorer yang mandet di sebabkan tidak adanya alas hukum yang mendasari pemberian tunjangan. Sehingga memang sangat penting terbitnya SK Walikota Makassar, sehingga nasib para guru honorer tersebut bisa teratasi..
“Jika dana BOS terlambat, maka gaji para guru honorer itu juga lambat diterima. Kasin para guru honorer kita di Makassar. Belum lagi, ada penyebab lain yang juga sering menghambat penerimaan gaji. Diantaranya dinas terkait belum mengusulkan pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” jelasnya.
Rekan Mudzakkir Ali Djamail, Hamzah Hamid juga menyuarakan soal terhambatnya penerimaan gaji guru honorer. Baginya, setidaknya, terdapat 1.800 guru honorer yang berasal dari S dan SMP di kota Daeng ini yang peril mendapat perhatian khusus pemerintah kota Makassar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar menyebutkan, guru honorer di Makassar nantinya mendapatkan tunjangan daerah yang dianggarkan di anggaran perubahan September ini. Guru honorer yang mendapat tunjangan daerah adalah guru honorer yang telah terdata Disdik Makassar dan mendapatkan SK. (bko)
