Kepulauan Selayar, Inspirasimakassar.com :
“Jika suatu daerah kabupaten, kota dan provinsi yang telah menjadikan money politik sebagai ajang untuk memperoleh sebuah kemenangan dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didaerah itu dinilai gagal dalam memberikan pemahaman, pembekalan dan pembelajaran politik yang berwibawa dan santun kepada masyarakatnya. Bahkan bukan hanya itu, akan tetapi kinerja seorang Kepala Kesbang Pol dianggap tidak bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat.” Demikian penilaian H Andi Rahman melalui ponselnya dari Jayapura, Rabu (24/07/19) .
H Andi Rahman kembali menegaskan,” Masyarakat tidak bisa disalahkan ketika menerima uang dari seorang bakal calon atau calon. Namun kesalahan ini ada melekat pada aparatur pemerintah melalui institusinya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didaerah. Jika politik uang berkembang dan bahkan dijadikan sebuah tradisi dalam setiap pemilihan seorang calon untuk menjadi pemimpin itu berarti sebuah pembohongan publik serta mentalitas yang miliki oleh seorang aparatur pemerintah akan dianggap tidak netral sebagai seorang ASN. Itu salah satu bukti kegagalan Pemerintah dalam mengangkat seorang Pejabat Tinggi Pratama (PTP) khususnya yang menduduki jabatan Kepala Kesbang Pol didaerah.” katanya.
Saya ini mantan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Papua. Money politic itu sangat merusak tatanan demokrasi apalagi bangsa kita sementara dibangun. Disamping itu juga akan merusak tatanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga jika politik uang ini tidak bisa dihentikan pada Pilkada 2020 nanti maka Selayar akan dihadang sebuah kehancuran moral dan mental. Ekonomi masyarakat akan ikut terpuruk, terkebelakang dan tertindas yang mengakibatkan Selayar akan semakin jauh ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.” ungkap Putra Selayar kelahiran Silolo Desa Lalang Bata Kecamatan Buki pada 12 April 1961 ini.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh mantan Wartawan Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Kendari, H Hasanuddin. Ia menambahkan bahwa Politik di Selayar tidak akan pernah menemukan kedewasaannya jika setiap pemilihan selalu diukur dengan kekuatan uang. Satu juta satu suara. Karena itu siapa saja yang terpilih nanti pastilah akan kembali mengeruk uang dengan berbagai macam logak dan lagu yang dinyanyikannya bahkan akan lebih parah dan lebih fatal dari itu. Sehingga jika pada Pilkada 2020 politik uang tidak bisa dicegah dan diakhiri di Selayar maka 20 hingga 30 tahun kedepan politik kotor didaerah kita Butta Tanah Doang tidak akan pernah berhasil untuk dihentikan. Dan yang akan menjadi korban dari politik kotor dan gila ini adalah masyarakat dan rakyat Selayar sendiri.” ungkapnya. (M. Daeng Siudjung Nyulle)