Mamuju, Inspirasimakassar.com:
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menggelar rapat Tim Program Jaring Pengaman Sosial melalui Video Konference (VC) yang diikuti seluruh Kepala daerah se-Indonesia, Kamis, 9 April 2020.
Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemerintahan M. Natsir dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar.
“Melalui video conference ini kita berharap covid-19 ini bisa segera ditangani secara cepat, sebab dampaknya sudah berimbas pada krisis ekonomi, tetapi jangan sampai berlanjut menjadi krisis sosial dan tidak berlanjut pada krisis keamanan. Untuk itu Social Safety Net atau jaring pengaman sosial, harus terus bekerja jangan sampai krisis ekonomi berlanjut ke krisis sosial,” kata Tito Karnavian.
Menurut Tito, dalam memerangi Covid-19, dibutuhkan keseriusan dari seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah di pelosok negeri, sebab harus kembali kepada para leadership di setiap daerah yang telah banyak melakukan renovasi serta memberikan ide-ide brilian.
“Dalam kebersamaan, Indonesia diharapkan mampu bangkit lebih cepat dari dampak buruk penyebaran Covid-19 yang telah merembes pada perekonomian,”ucap Tito
Ia menambahkan, tugas utama pemerintah ialah dapat mencegah penyebaran penularan Covid-19, tetapi disisi lain diharapkan terjadi peningkatan kapasitas system kesehatan dari daerah masing-masing, termasuk dari segi ketahanan pangan, pengamanan sosial berupa Alat Pelindung Diri (APD), masker dan pembuatan hand sanitizer.
“Apresiasi yang sangat besar sekaligus ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepala daerah yang mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif, seperti di Bayuwangi yang telah membuat APD sendiri, begitu juga kepada daerah-daerah yang telah membuat hand sanitizer terutama di Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali dan daerah lainnya. Saya inovasi-inovasi ini dapat terus berlanjut,” pungkasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto mengemukakan, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diharapkan para stakeholder terkait tetap bekerja demi memberikan pelayanan sekaligus menangani penyebaran Covid-19.
Penyebaran Covid-19, kata Airlangga, bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, untuk itu pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi untuk memperkuat perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 yang memerlukan upaya serius dan komprehensif dari semua aspek.
“Walau ada aturan PSBB tetapi kita semua selaku pemerintah harus terus bekerja untuk menyelesaikan dan menuntaskan segala permasalahan yang ada,” tandasnya.
Airlangga menyatakan, Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah penanggung jawab program kartu prakerja, yang kemudian telah menunjuk manajemen pelaksana operasional program.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, program kartu prakerja merupakan salah satu instrumen untuk memberikan insentif kepada para pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan, sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan usaha.
“Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan mengurangi beban biaya hidup bagi pekerja dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Mekanisme ini dibutuhkan sistem dan sistem awal menggunakan email, diharapkan bisa membantu memasukkan atau menginput komputer dan soft copy. Walaupun pada data terdapat perbedaan, tetapi kartu prakerja sudah disaring dari data kebudayaan, kemensos dan dukcapil terkait,”urai Airlangga. (adv)
