Makassar, Inspirasimakasasr.id
Program 100 hari kerja Kepala Daerah Terpilih, bukanlah hal yang baru. Di Indonesia, beberapa kepala daerah juga berhasil memanfaatkan 100 hari pertama mereka untuk menciptakan perubahan signifikan, seperti perbaikan layanan publik dan pengentasan kemiskinan.
Semangat ini pula yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Keduanya kepinginmemastikan bahwa sejak awal pemerintahan mereka, masyarakat sudah merasakan dampak nyata dari program-program yang telah dirancang.
Misalnya saja, di awal kepemimpinannya, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan merencanakan pemutusan kontrak 3.600 honorer atau Laskar Pelangi Pemkot Makassar. Alasannya, untuk menegakkan aturan dari pemerintah pusat. Walikota berpasangan dengan Aliyah Mustika Ilham itu malah mengakui, aturannya sudah jelas.
Pernyataan walikota dan wakil wlaikota tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile pada Jumat, 16 Mei 2025 menyoroti isu PHK pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar. Menjelang 100 hari kerja Appi, Suhada menilai Pemkot belum menunjukkan hasil kerjanya.
Andi Suhada Sappaile yang juga Wakil Ketua DPRD Makasar periode 2019-2024 itu mengakui, sebenarnya pihaknya juga kaget, mendengar PHK bagi ribuan honoret Pemkot Makassar tersebut.
“Maksud saya seperti ini, program kerja pak walikota 100 hari kerja kan kita belum tahu seperti apa bentuknya, belum jelas kan. Kita tiba-tiba dikagetkan pemangkasan pegawai non ASN hampir di semua OPD dan PDAM,” tegasnya.
Menurutnya, dari sisi sosial, rencana pemangkasan itu tidak manusiawi. Apalagi saat ini perekonomian lagi sulit. Pihaknya juga mengaku tidak melarang evaluasi dilakukan, namun perlu dilakukan kajian mendalam. (titi)
