Jakarta, Inspirasimakassar.com:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sarankan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencabut, ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dengan Dewan Komisaris Perusahaan selain BUMN tersebut.
Kasus rangkap jabatan dilingkup BUMN ini dalam proses penelitian di KPPU, ditemukan berbagai jabatan rangkap antara Direksi/Komisaris antar BUMN dengan perusahaan non-BUMN di berbagai sektor, seperti keuangan, asuransi, investasi (31 Direksi/Komisaris). Termasuk pertambangan (12 Direksi/Komisaris) dan konstruksi (19 Direksi/Komisaris).
Dijelaskan Komisioner KPPU Ukay Karyadi bahwa, KPPU bahkan temukan jabatan rangkap untuk satu personil di sektor tertentu (yakni pertambangan) dapat mencapai 22 (dua puluh dua) perusahaan.
Penelitian ini masih terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam KPPU kepada proses penegakan hukum, jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut, paparnya, Selasa (23/3).
Menurutnya, substansi rangkap jabatan antara Direksi/Komisaris diatur dalam pasal 26 Undang- undang No.5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999).
Ditegaskan Ukay Karyadi, bahwa Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut di pasar bersangkutan yang sama, atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (hadi)
