Makassar, Inspirasimakassar.id:
DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar terus mendorong upaya komprehensif untuk menyelesaikan persoalan SPMB tahun 2025. DPRD Makassar misalnya, kepingin pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 yang adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) maupun manipulasi data.
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Makassar di Balai Kota, Kamis, 24 Juli 2025. Kunjungan silaturahim itu bertujuan untuk membahas strategi penanganan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, bersama sejumlah anggota DPRD hadir pun terlihat berdiskusi dnegan orang nomor satu di kota berpenduduk lebih 1,5 juta jiwa ini. Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif itu, Walikota Munafri menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Tidak boleh ada anak yang tertinggal hak pendidikannya. Kita harus pastikan semua anak mendapatkan tempat belajar, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegansya.
Menurut walikota bergelar sarjana hukum itu, Pemkot Makassar, jelasnya, telah mengutus Kepala Dinas Pendidikan ke Jakarta untuk mengawal proses penambahan rombongan belajar (rombel), agar diakui secara resmi melalui sistem Dapodik Kementerian Pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil Pemkot. Ia menyoroti ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah padat penduduk seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Sebagai solusi jangka pendek, ia mengusulkan penguatan layanan transportasi pelajar. (titi)
