Makassar, Inspirasimakassar.id:
Half marathon adalah perlombaan lari jalan raya dengan jarak total 21,0975 kilometer (sekitar 13,1 mil), yang merupakan setengah dari jarak maraton penuh (42,195 km). Lomba ini populer karena menawarkan tantangan yang signifikan namun dapat diakses oleh pelari berbagai tingkat keahlian, menjadikannya sebagai batu loncatan antara jarak yang lebih pendek seperti 5K atau 10K dan maraton penuh. Halp Marathon yang akan digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar misalnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Komisi D menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar. Raker yang berlangsung pada Senin, 14 April 2025 itu bertujuan untuk membahas alokasi anggaran kegiatan Half Marathon tahun 2025.
Anggota Komisi D, Ari Azhari Ilham mengemukakan, kekhawatirannya mengenai besarnya anggaran Half Marathon yang mencapai Rp2,1 miliar.
Karenanya, Ari Azhari Ilham menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat. Pihaknya juga kepingin memastikan bahwa hasil dari kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi, nilainya cukup besar, karena itu pihaknya memanggil Dispora untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang dikeluarkan digunakan sebaik-baiknya,.
Bagi Ari, penggunaan anggaran tersebut harus sejalan dengan Instruksi Presiden yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Kegiatan yang menggunakan dana besar, jelasnya, setidaknya memiliki dampak nyata, baik dari segi ekonomi maupun sosial, bagi masyarakat Makassar.
“Kalau anggarannya besar, maka harus ada nilai positif yang dirasakan warga Makassar. Kegiatan seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Kami ingin agar ke depannya pemerintah kota juga meninjau kembali besaran anggaran tahunan untuk event seperti ini,” jelasnya.
Dispora Kota Makassar, yang merencanakan Half Marathon sebagai agenda tahunan membutuhkan anggaran sebesar Rp2,1 miliar. Anggaran sebsar itu telah dimasukkan dalam rencana kegiatan tahun 2025.
Komisi D berharap agar transparansi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut terus ditingkatkan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas dan dampak penggunaan anggaran APBD.
Komisi D berharap adanya evaluasi yang mendalam mengenai manfaat dan dampak kegiatan tersebut bagi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan publik yang optimal, khususnya bagi masyarakat di kota berpenduduk lebih 1,5 juta jiwa ini. (titi)
