Makassar, Inspirasimakassar.id:
Kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penilaiannya mencakup tiga aspek utama: kapasitas kelembagaan (struktur, SDM, keuangan, TI), output (hasil kegiatan seperti pembinaan dan pengawasan), dan outcome (hasil yang dirasakan masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah). OPD di Kota Makassar salah satunya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, menilai kinerja OPD saat ini masih jauh dari memuaskan.
Penilaian itu dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi. Dia menegaskan, setidaknya, terdapat lebih 30 OPD yang diawasi, lantaran belum maksimal. Hal itu terjadi karena permasalahan izin dan gudang di tengah kota hingga saat ini masih jadi sorotan utama.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami aturan dasar soal perbedaan antara toko dan gudang. Hal ini berdampak langsung pada kenyamanan warga. “Kondisi menyedihkan yang ditemui di beberapa kantor lurah. Saat hujan, pegawai harus mengungsi karena atap bocor. Ini bukan sekadar infrastruktur rusak, tapi bukti bahwa pelayanan publik kita belum berpihak pada rakyat,” jelas legislator asal Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) itu.
Pernyataan senada dikemukakan anggota Komisi A lainnya, Zulhajar. Dengan pernyataannya pedasnya, Zulhajar mengkritik birokrasi yang dianggap terlalu kaku dan lambat. Ia mendorong agar pelayanan publik tidak mengenal waktu. Minimal, kalau warga hubungi, ada yang merespons. Jangan cuma aktif saat jam kantor semata.
Zulhajar menegaskan, dalam menghadapi perubahan kepemimpinan di Makassar, DPRD menegaskan pentingnya kesinambungan program yang berpihak pada rakyat.
Legislator Fraksi PKB ini menyebut program Wali Kota saat ini cukup membumi, namun pelaksanaannya perlu diawasi ketat. Misalnya, mulai ari pengelolaan sampah, infrastruktur rusak, hingga banjir tahunan. Ia berharap, pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, bisa membawa solusi nyata.
Meski begitu, jelasnya, dirinya mengapresiasi langkah awal Pemkot melakukan normalisasi drainase, namun tetap menekankan bahwa solusi tambal sulam tidak cukup. Banjir ini sudah lama menghantui kota. Tidak bisa diselesaikan setengah hati. (titi)
