Makassar, Inspirasimakassar.com :
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar perlu perbaikan agar mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Pernyataan tersebut dikemukakan, Tim Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK RI, Dwi Aprilia Linda.
Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK menyoroti kinerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa milik Pemkot Makassar. Dari delapan area intervensi, pengadaan barang dan jasa mendapatkan nilai progres terendah. Khusus Pengadaan Barang dan Jasa nilai yang didapatkan hanya 24%. Padahal pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu unsur penting dalam pemerintahan.
Menurutnya, adanya item penilaian yang masih menunjukkan nilai merah atau di bawah 50%, menurutnya menunjukkan ada indikator proses yang belum dipenuhi dan harus segera dibenahi ke depannya. Sepertikonsolidasi pengadaan belum sesuai, standar satuan harga kadang belum diperhatikan.
Berdasarkan Monitoring Centre of Prevention (MCP), ada delapan area intervensi Korsupgah KPK di Makassar. Pertama, perenacanaan dan penganggaran APBD, dengan progres 91% PTSP,
Kemudian manajemen ASN progresnya 72%, optimalisasi pendapatan daerah progresnya 71%. Lalu ada Manajemen Aset Daerah progresnya 60%, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) progresnya 46% dan Pengadaan Barang dan Jasa dimana progresnya hanya 24% dan dana desa. Item terakhir tidak masuk dalam area intervensi.
Menyinggung apakah ada temuan yang mengindikasikan adanya korupsi, Dwi Aprilia Linda mengakui, dalam Monitoring Centre of Prevention (MCP) yang dibahas adalah efektivitas kinerja dalam pemerintahan.
Secara umum, Kota Makassar dalam evaluasi Monitoring Centre of Prevention (MCP) menunjukkan angka 62%. Meskipun sudah cukup bagus, namun masih belum ideal jika melihat posisi Kota Makassar sebagai kota besar yang menjadi barometer di Indonesia Timur. (snc)
