
KEPULAUAN SELAYAR, Inspirasimakassar.com:
Ir H Ady Ansar, S.Hut, M.M.Pub, IPM selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan sekitar pukul 08.15 Wita, Jumat (04/12/20) meninjau bantaran Sungai Giring-Giring di Ibukota Kecamatan Bontoharu, Matalalang Kabupaten Kepulauan Selayar.
Langkah cepat yang dilakukan oleh mantan anggota DPRD Kepulauan Selayar tiga periode ini, bukan baru kali ini dipertontonkan kepada konstituennya akan tetapi sudah menjadi kebiasaannya ketika menerima aspirasi dari rakyat. Itulah sebabnya yang menjadi kunci utama bagi dirinya dalam meraih simpati masyarakat didaerah pemilihannya.     Â


Dikatakan Ady Ansar, untuk mengantisipasi kembali meluapnya sungai ini maka yang perlu diprioritaskan adalah dengan melakukan normalisasi sungai. Ini memerlukan pengerukan didasar sungai sehingga saat banjir terjadi tidak lagi meluap dan menenggelamkan pemukiman warga. Termasuk pembangunan bronjong pada bagian selatan dan sebelah barat sungai.
“Olehnya itu, diminta pemerintah setempat untuk menyurat ke Gubernur dan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk diperjuangkan sehingga nanti bisa diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi.” ungkapnya berharap.  Â
   Sekretaris Lurah Bontobangun, Muhammad Taufiq, S.Sos meminta kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan mendapat dukungan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat memberikan perhatian serius terhadap normalisasi dan pembangunan bronjong di Sungai Giring-Giring Matalalang dapat segera terealisasi.

“Masyarakat Bontobangun masih trauma dengan kejadian yang dialaminya pada dua tahun lalu. Saat itu, Kota Matalalang tenggelam. Dan banyak warga yang terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarganya. Barang-barang berharga termasuk perabot rumah tangga banyak yang tidak dapat diselamatkan.” ungkap dia.  Â
  Ia juga mengungkapkan, pasca kejadian itu, pemerintah setempat bersama masyarakat sudah berkali-kali mengusulkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Selayar dan DPRD setempat untuk dilakukan penanggulan dan normalisasi aliran sungai akan tetapi hingga saat ini belum juga mendapatkan respon. “Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kembali terjadinya banjir yang lebih membahayakan.” tambahnya.     Â
Disamping itu untuk memperlancar pelayanan publik khususnya di Kantor Lurah Bontobangun maka pembangunan gedung baru sangat diharapkan. Gedung Kantor Lurah Bontobangun menurut Seklur Bontobangun sudah tidak refresentatif lagi layak kantor pelayanan.
Selain terkesan kumuh juga sebagian besar rangkanya sudah kropos dan sudah termakan usia. Bagaimana tidak jika sejak dibangunnya di tahun 1980 an hingga saat ini belum pernah mendapatkan rehabilitasi.
Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua RW Lingkungan Matalalang. Ia menambahkan, saat banjir tahun lalu, tak ada satupun kendaraan baik roda empat apalagi kendaraan roda dua yang bisa lewat.
Untuk mengantisipasi kembali kejadian ini ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Pemda dan Pemprop. Diantaranya pembangunan bronjong penahan air di Panggi Kelurahan Bontobangun sepanjang 150 meter, pembangunan drainase dalam Kota Matalalang yang dimulai dari Jembatan Giring-Giring disebelah utara hingga Kantor Lurah Bontobangun dibagian selatan pada sisi kanan dan kiri jalan poros nasional sepanjang 1 km.

Dan pembangunan bronjong penahan air disepanjang bantaran sungai Giring-Giring yang dekat pemukiman penduduk sepanjang kurang lebih 300 meter.
Selain itu antara jembatan Giring-Giring dan Kantor Lurah Bontobangun mesti dibangun minimal dua buah jembatan mini. Sebab tinggi genangan air saat banjir mencapai setinggi paha orang dewasa. Sehingga jika pemerintah tidak cepat tanggap justru akan menambah anggaran yang lebih besar nantinya. Pembangunan pasar kecamatan dan lapangan sepak bola di Kecamatan Bontoharu juga tatkala pentingnya.” pungkasnya. (m. daeng siudjung nyulle)




