Makassar, Inspirasimakassar,id:
Jika benar benar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) kepada tenaga honorer lingkup Pemkot Makassar, maka, selain tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus keluarga yang terkena PHK kena imbasnya.
Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Kasrudi menilai, rencana Pemkot Makassar mem-PHK-kan tenaga honorer tidak sejalan dengan kebijakan pusat yang gencar menekan angka pengangguran. Apalagi saat ini perekonomian nasional sedang sulit di tengah efisiensi anggaran.
“Perlu diingat bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja terhadap tenaga honorer Pemkot Makassar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, serta mengancam ketahanan keluarga. Banyak tenaga honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun dan menggantungkan hidup keluarga mereka dari penghasilan tersebut. Kasihan keluarga mereka,” tegas Kasrudi, pada Jumat 16 Mei 2025.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB, telah memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
“Seperti kita ketahui, saat ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah (pusat) mendorong agar tidak ada PHK. Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal,” tegansya lagi.
Menurutnya, sebaiknya Pemkot Makasar melakukan evaluasi kembali para tenaga honorer, apapun sebutannya secara transparan. Langkah antisipasi dan Indikator apa yang harus dilakukan. Setidaknya, jika Pemkot Makassar melihat ada tenaga honorer yang melakukan pelanggaran, sheinbgga mereka itu yang perlu dievaluasi, bukan secara keseluruhan.
Kasrudi mengakui, hingga saat ini, isu isu PHK yang akan dilakukan Pemkot Makassar belum ada pemberitahuan ke DPRD Makassar.
“Bagi kami di dewan ini, Pemkot harus memberi penjelasan ke DPRD Makassar secara resmi soal evaluasi tenaga kontrak ini. Karena, dampaknnya tentunya berpengaruh pada keluarga para tenaga honorer dan keluarganya. Jadi, hingga saat ini, tidak ada penjelasan yang detail ke kami tiba-tiba Pemkot merencanakan pengurangan pegawai,” tutup Kasrudi. (titi)
