Makassar, Inspirasimakassar.id:
Selain Ketua Fraksi PDI-P DPRD Makassar, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi juga demikian. Dia menilai, rencana Pemkot Makassar mem-PHK-kan tenaga honorer tidak sejalan dengan kebijakan pusat yang gencar menekan angka pengangguran. Apalagi saat ini perekonomian nasional sedang sulit di tengah efisiensi anggaran.
“Seperti kita ketahui, saat ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah (pusat) mendorong agar tidak ada PHK. Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal. Bagaimana dengan keluarga mereka yang di PHK. Mereka pasti protes,” tegas Kasrudi, Jumat, 16 Mei 2025.
Setidaknya, demikian Kasrudi, evaluasi pegawai kontrak harus transparan. Indikator dan langkah antisipasinya juga harus transparan ke publik. Paling tidak, jika mau begitu ada antisipasi, dibuka, diperjelas dong, seperti ini, misalnya ada yang salah makanya perlu dievaluasi. Tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan pegawai begitu.
Menurutnya, Pemkot Makassar belum memberi penjelasan ke DPRD Makassar secara resmi soal evaluasi tenaga kontrak ini. Padahal dampaknya akan berpengaruh pada keluarga para pegawai tersebut. “Tidak ada penjelasan yang detail ke kami tiba-tiba ada pengurangan pegawai atau tenaga kerja kan begitu. Itu semua saya soroti,” jelasnya.
Di bagian lain, Kasrudi juga menyoroti 100 hari kerja Walikota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham. Selama ini, jelasnya, kegiatannya hanya bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung ke masyarakat. (titi)
