Makassar,Inspirasimakassar.id:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, menekankan perlunya menjaga keseimbangan, sekaligus menjalankan mekanisme koordinasi dnegan baik, khususnya dalam masa transisi pemerintah kota Makassar.
“Tujuannya, guna memastikan program pemerintahan berjalan selaras, baik yang telah dirancang maupun yang akan diterapkan oleh pemerintahan baru,” tuturnya, pada Kamis, 30 januari 2025.
Supratman mengemukakan, pentingnya menjaga keseimbangan dalam masa transisi pemerintahan agar kesinambungan kebijakan tetap terjaga. Termasuk harus memastikan bahwa rencana kerja yang telah disusun sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Dalam masa transisi ini, diperlukan jembatan penghubung agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Legislator partai yang digagas Surya Paloh, Nasional Demokrat (NasDem) itu mengakui, pemerintahan saat ini telah merancang program kerja yang berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, pemerintahan baru tentu akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan visi, misi, serta janji politik mereka. Oleh karena itu, kesinambungan harus tetap dijaga agar program yang bermanfaat bagi masyarakat tidak terhenti.
Untuk itu, dalam pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), DPRD Makassar juga memberikan catatan terhadap beberapa program prioritas yang diusulkan. Menurut Supratman, RKPD harus disusun secara realistis dengan memperhitungkan kesinambungan program sebelumnya dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Supratman mencontohkan, keberlanjutan program layanan sosial yang telah berjalan, seperti layanan sosial dari lahir hingga meninggal dunia yang dimulai di masa pemerintahan kota ini dipimpin Ilham Arief Sirajuddin lalu dikembangkan menjadi Homecare pada masa kepemimpinan Danny Pomanto.
“Dan, jika program tersebut terbukti bermanfaat, tidak menutup kemungkinan pemerintahan berikutnya, seperti di bawah kepemimpinan Appi, akan melanjutkannya dengan inovasi baru. Kalau program itu terbukti efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentu harus dilanjutkan dan diperbaiki sesuai kebutuhan,” tutup Supratman.
Pernyataan senada dikemukakan Andi Pahlevi. Dia juga menyoroti belum diadakannya pertemuan antara tim transisi dan pemerintahan saat ini akibat sengketa hasil Pilkada yang masih berlangsung.
“Untuk itu, kita semua berharap pertemuan tersebut nsegera terjadi, tetapi proses politik yang masih berjalan harus dihormati. Setelah semua tahapan selesai, baru kita bisa fokus pada transisi pemerintahan,” ujarnya, seraya mengakui, roda pemerintahan harus tetap berjalan tanpa hambatan. Supratman juga mengingatkan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepala dinas harus tetap menjalankan tugasnya secara profesional tanpa terpengaruh dinamika politik. (titi)
