Makassar, Inspirasimakassar.com:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar, H.Muhammad Mario Said,S.IP,M.Si menghadiri pengambilan sumpah dan pengangkatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Pengambilan sumpahberlangsung di ruang Sipakalebbi lantai 2 Kantor Balaikota, Rabu, 6 Februari 2019.
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Pemerintah Kota Makassar sebagai wadah penyelesaian kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).
Walikota Makassar,Mohammad RamdhanPomnti megemukakan, Majelis Pertimbangan TP-TGR ini, merupakan salah satu wadah internal pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan aparat pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan, dan barang daerah.
Pembentukan Majelis Pertimbangan TP-TGR di daerah-daerah berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
Danny mengingatkan kepada pejabat yang dilantik jika jabatan yang diamanahkan kepada mereka bukanlah jabatan yang ringan dan mudah. Kemampuan, kompetensi, dan kewenangan yang dimiliki mendasari keputusan ini. Kami mengamanahkan tugas ini kepada pejabat yang dilantik.
Kesembilan pejabat yang dilantik memiliki tiga tugas pokok meliputi Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa, dan mengevaluasi kasus TP-TGR. Memproses dan menyelesaikan TP-TGR, dan Memberikan laporan berupa pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pengadilan pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR.
Pelantikan Majelis TP-TGR diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan dan aset pemerintah Kota Makassar yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan sistem pengendalian internal di lingkup SKPD kota Makassar. (*)
