Selayar, Inspirasimakassar,com :
Pejabat publik yang mewakili masyarakat Selayar salah satunya, tidak boleh mengeluarkan statemen yang berpihak kepada seorang bakal calon kepala daerah, apalagi yang bisa membingunkan publik. Terlebih lagi dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak boleh mengeluarkan pernyataan untuk kepentingan golongan tertentu.
“Sebab mereka dipilih dan duduk di Parlemen bukan hasil keputusan dari seorang pengambil kebijakan. Tetapi, mereka dipilih untuk mewakili rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara menyeluruh,” tegas H Hasanuddin DM, seorang tokoh masyarakat Selayar rantau menyikapi pernyataan H Ince Langke IA dan H Ady Ansar di media ini bebarapa hari lalu.
Para elit politik partai di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta saat ini telah mencari figur pemimpin yang bisa memberikan manfaat, serta dapat membangun daerah dan masyarakat.
“Apalagi partai yang masuk 5 besar di antaranya, PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat saat ini sedang melakukan kajian dan pencermatan tentang kandidat baik itu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati yang dapat memikirkan akan kepentingan publik. Sebab, jika dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat maka partai itu akan ditinggal oleh konstituennya,” ujarnya.
Salah satu contohnya, kata Hasanuddin, dari sisi penilaian secara nasional bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusul oleh partai-partai dari Selayar misalkan, khususnya dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) nya tidak akan mungkin penilaian antara bakal calon yang satu dan yang lainnya akan sama. Sebab mereka para elit politik ditingkat pusat tidak akan memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya tetapi mereka akan memandang jauh kedepan akan kapasitas seorang bakal calon seorang pemimpin. Mereka pasti ingin memenangkan pertarungan itu didaerah. Sehingga semestinya para pimpinan partai khususnya didaerah jangan terlalu berorientasi dengan kekuatan finansial seorang kandidat.
Politik uang menurut Undang-Undang saja sudah melarang. Apalagi dalam sebuah kacamata agama. Sehingga jika masih ada politisi yang selalu mendengun-dengunkan tentang kekuatan uang, maka seorang calon pemimpin itu akan merusak sebuah tatanan dalam kehidupan masyarakat yang selama ini mereka pertahankan.
“Seorang pemimpin partai atau bahkan sekaligus sebagai bakal calon, boleh saja merasa optimis telah memiliki kekuatan di DPRD tetapi tidak secara rill dalam hitungan kursi karena itu belum bisa dipastikan. Sebab boleh jadi seorang pimpinan partai menjagokan salah seorang bakal calon karena kekuatan finansial yang dimilikinya tetapi tidak bisa mengendarai partainya karena kebijakan dan pertimbangan lain oleh DPP di Jakarta.” imbuhnya lagi.
Sebagai rakyat Selayar yang ada dirantau lanjut Hasanuddin, hanya bisa mengimbau agar rakyat Selayar yang mempunyai hak politik dan kedaulatan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada 23 September 2020 ini, masyarakat mulai sadar untuk memerangi dan menolak politik uang. Sebab budaya politik uang, selain merusak proses demokrasi juga merupakan sikap dan prilaku tidak terpuji, baik pemberi maupun penerima.
“Sedangkan yang mempunyai hak memilih kiranya dapat memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Salah dalam memilih pemimpin masa depan Selayar akan menyebabkan rakyat menyesal dan menderita selama 5 tahun.” kata dia mengingatkan.
Dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini, sebaiknya penyelenggara baik itu KPUD, Bawaslu yang diback up oleh TNI dan Polri, bersama ASN, Kepala Desa dan Partai Politik mesti duduk bersama membuat komitmen dan konsisten untuk tidak melakukan politik uang atau money politic. Sehingga siapapun yang terpilih, rakyat Selayar wajib dan siap memberikan dukungan serta menerimanya dengan lapang dada. Karena itu sosialisasi tentang penyadaran dan pemahaman mengenai dampak buruknya politik uang harus terus disuarakan oleh penyelenggara.
Karena itu, kata Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Masyarakat Selayar (DPW Permas) Propinsi Sulawesi Tenggara ini berharap, kiranya para anggota dewan yang terhormat, jangan membuat spekulasi ditengah-tengah masyarakat yang dapat membingunkan rakyat.
“Kita tunggu saja keputusan partai dari Pusat. Karena sebuah kebijakan itu bukan muncul dari bawah. Olehnya itu memang perlu adanya sosialisasi tentang penyadaran dan pemahaman akan dampak negatif dari money politic itu.” kata dia via selulernya dari Kendari Sulawesi Tenggara. ( M. Daeng Siudjung Nyulle)