Makassar, Inspirasimakassar:
Rombongan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke pemerintah kota (Pemkot) Makassar dalam rangka menyerap aspirasi, Jumat (6/2/2015).
Rombongan yang berjumlah sebanyak 14 orang itu diterima Walikota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto didampingi Sekda Kota Makassar, Ibrahim Saleh dan para SKPD lingkup Pemkot Makassar, di Ruang Pola Balaikota Makassar, Jl Ahmad Yani.
Kunjungan ini berkaitan penambahan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah pusat untuk program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
“Tahun ini anggaran PSKS di Kemensos bertambah sebesar Rp 6,7 Triliun pada APBN-P 2015. Olehnya Komisi VIII ingin mendengarkan aspirasi dari Pemkot Makassar, apakah ini tepat sasaran atau tidak,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Dia mengatakan program ini sangat mulia dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
“Namun jika program ini tidak tepat sasaran, sama saja tidak memebrikan manfaat. Misalnya beberapa daerah persoalan pendataan yang tidak akurat. Ada orang yang seharusnya tidak dapat (PSKS), justru dapat, begitupun sebaliknya,” lanjutnya.
Sementara Danny Pomanto menyampaikan persolan data menjadi kendala. Terjadi perbedaan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) warga di Kota Makassar.
“Contoh pendataan BPS, sekedar perbandingan, data di BPS jumlah penduduk di Makassar 1,4 juta jiwa. Sementara data kami yang real time sebanyak 1,7 juta jiwa pada malam hari. Kemarin penerima BPJS asumsinya juga sama,” jelas mantan konsultan tata kota ini.
“Saya kemarin sempat didemo warga Kelurahan Mario, mereka protes karena tidak ada Satu penduduk disana menerima BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat). Saya sampaikan itu data dari BPS, tapi mereka inikan tidak mau tau,” lanjutnya menyampaikan persoalan data yang tidak tepat sasaran.
Begitupun penerima Beras Miskin (Raskin), yang masih banyak data yang tidak tepat sasaran. “Ini berulang-ulang,” ungkapnya.
Lebih lanjut pasangan Syamsu Rizal itu menyampaikan beberapa program Pemkot Makassar saat ini. Salah satunya smart card (kartu pintar) yang akan diberikan kepada warga Kota Makassar.
Dia menjelaskan dihadapan komisi VIII manfaat smart card sebagai kartu pintar yang menjadi andalan dan diklaim akan menjadi kartu multifungsi serta berlaku seumur hidup.
Smart card akan sangat membantu masyarakat serta pemerintahnya dalam hal pemberian pelayanan maupun pendataan.
“Kartu ini multifungsi, mulai dari ATM, biodata, medical record, pembayaran pajak, hingga alat pendeteksi bagi orang tua dalam mengawasi anak-anak kita disekolah untuk jajannya,” jelas Danny saat mendemonstrasikan smart card dihapan komisi VIII.
Usai menyimak, Ketua Komisi VIII sebagai ketua rombongan, Saleh Partaonan Daulay, memberikan pujiannya dengan kartu “ala Danny”.
“Kalau ini (kartu) berhasil. Kartunya jauh lebih bagus dari Amerika,” pujinya.
Melalui pendataan smart card yang dilakaukan Danny Pomanto, lanjut politisi PPP ini, ia berencana akan mengusulkannya kepusat sebagai pilot project.
“Jika berhasil, tentu kami akan jadikan pilot project di pusat. Kami akan promosikan di Jakarta,” ucapnya. (*)
