Makassar, Inspirasimakassar.com: -Setelah tragedi kanjuruhan, tata kelola persepakbolaan Indonesia kembali mempertontonkan ketidakprofesionalan PT LIB dalam pengelolaan pertandingan, khususnya pengelolaan Liga Indonesia. Ketidakprofesionalan PT LIB mencuak setelah protes yang dilayangkan oleh manajemen PSM Makassar sebagai juara Liga Indonesia, tapi tidak mendapatkan bonus.
Persoalan bonus tersebut kemudian mendapat respon dan mengundang pertanyaan publik kepada PSSI dan PT LIB sebagai penyelenggara kegiatan. Seperti yang diketahui seremoni juara PSM hanya mengangkat trofi, tanpa adanya hadiah uang tunai.
Masalah tersebut mengundang komentar Dosen Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhammad Aras Prabowo. Menurutnya, memang ada persoalan krusial soal tata kelola keuangan di PSSI dan PT LIB. “Keduanya cenderung mengedepankan variabel keuntungan dibandingkan kemajuan persepakbolaan Indonesia”, ungkapnya, pada Jumat, 21 April, dinihari ini.
Meskipun pada akhirnya, melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa, pihaknya bakal memberikan bonus uang senilai Rp 2 miliar kepada PSM Makassar sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023. Tapi akademisi UNUSIA menegaskan bukan menjadi pangkal masalah tata kelola keuangan dalam persepakbolaan di Indonesia. “Justru publik menilai bahwa, ini sikap politis bos BUMN yang sedang santer diberitakan untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden 2024 mendatang,” terangnya.
Idealnya, demikian Aras, bonus tersebut seharusnya diberikan oleh PT LIB, bukan PSSI. “Tidak seperti itu, jika Erick mau memperbaiki dunia sepak bola di Indonesia. Seharusnya, Erick menekan PT LIB agar bersikap profesional untuk membayarkan bonus ke PSM Makassar” tegasnya lagi.
Soal bonus ini, Erick mengeluarkan statement bahwa, PSSI dan PT LIB harus di audit. Aras sangat mendukung statement Ketua Umum PSSI ini. Memang sejak dulu dua institusi ini perlu di audit investigasi.
Harus diaudit dari hulu ke hilir. Aras menantang Erick agar mengandeng Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Saya kira, akan menjadi trobosan yang sangat strategis, jika Erick betul-betul menggandeng KPK untuk mengaudit investigasi lembaga persepakbolaan Indonesia dari hulu ke hilir. Selanjutnya, meminta PPATK memantau lalu lintas keuangan dalam persepakbolaan kita” tutupnya. (relise).
Keterlibatan KPK dan PPATK akan menekan keterlibatan mafia, praktek korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam persepakbolaan kita. Seluruh rakyat Indonesia, khususnya pecinta bola menunggu realisasi audit investigasi untuk PSSI dan PT LIB. “Dukungan ini untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia” tutup Aras.
