Makassar, Inspirasimakassar.id:
Kabupaten Sidrap, memiliki potensi besar dalam pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Jika termanej dengan baik, menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nene Mallomo itu.
Ditilik dari potensi alam, kabupaten yang kini dipimpin Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah itu kaya akan hasil pertanian dan peternakan. Hanya saja, potensi ini belum banyak dimanfaatkan karena berbagai kendala dalam pengelolaan dan penyadaran.
Meskipun semangat berbagi sudah ada di masyarakat, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kabupaten Sidrap, namun belum terlaksana secara maksimal, di antaranya belum adanya sistem pengumpulan, penyaluran yang efisien, dan pemahaman yang luas tentang prinsip-prinsip ber-ZIS.
Di sisi lain, zakat, bentuk amal wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat, dan Infaq dan Sedekah, sumbangan amal sukarela, merupakan sumber daya keuangan yang signifikan di Kabupaten Sidrap. Dengan mayoritas penduduk Muslim yang terlibat dalam pertanian, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya, potensi pengumpulan ZIS cukup besar.
Karena itulah, maka dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan ZIS untuk kepentingan masyarakat Sidrap, maka Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan konsultasi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Selasa, 27 Mei 2025.
Kunjungan dipimpin AKBP (Purn) H.Sudarno itu bertujuan mendapatkan wawasan mengenai praktik terbaik dalam penyaluran dana BAZNAS ke masyarakat. Selain H.Sudarno, turut hadir H.Rusdi Gani (Sekretaris Komisi I), Hj.Kartini Bekka,SKM.M.Kes, Naharuddin Sedeke,ST, Muh.Syukur Rabaiseng,ST, dan A.Tenri Sangka,SE. Termasuk Kasubag Program dan Keuangan DPRD Sidrap—Andi Era Ekawati,SE.M.Adm.KP.
Di sela sela penerimaan para wakil rakyat di Kabupaten Sidenreng Rappang itu, Plh Ketua BAZNAS Kota Makassar, H.Syaharuddin Mayang didampingi Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan-Ahmad Taslim mengemukakan, BAZNAS Kota Makassar tidak saja menjadi rujukan lembaga pemerintah nonstruktural—BAZNAS di berbagai kabupatan/kota, dan provinsi semata, melainkan sederet lembaga lain, yang tentunya bersentuhan dnegan lembaga amil terpercaya itu.
Kepada tamunya, baik Syaharuddin Mayang, maupun Ahmad Taslim sama sama menjelaskan sederet topik penting yang bertalian dengan kemajuan BAZNAS Kota Makassar. Di antaranya, menyangkut pengoptimalkan metode pengumpulan, dengan cara menggali strategi yang inovatif dan efektif untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah, atau ZIS dari berbagai elemen masyarakat muslim, termasuk para ASN muslim Pemkot Makassar, jajaran Polres Pelabuhan Makassar, UPZ Masjid, pengusaha, dan masyarakat muslim lainnya.
Keduanya juga menguraikan pengembangkan program distribusi strategis. Yaitu, mempelajari program-program berdampak yang dilaksanakan BAZNAS Makassar dalam penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan, membangun kepercayaan dan transparansi public, dengan cara mengamati praktik terbaik dalam menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS guna menumbuhkan kepercayaan ummat.
Setidaknya, jelas Ahmad Taslim, BAZNAS Makassar didukung penuh Pemerintah Kota Makassar, sehingga ASN muslim termasuk para guru baik di SD, dan SMP muslim diambil 2,5 persen dari pendapatannya.
“Meski demikian, seluruh dana yang dipotong dengan payroll sistem tidak tinggal lama di BAZNAS, melainkan langsung disalurkan kembali kepada mustahik seperti tertera dalam Al-Qur’an, khususnya surat At-Taubah, ayat 60. Ayat tersebut menyebut yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil,” ujarnya.
Syaharuddin Mayang menambahkan, penyaluran zakat berpegang pada prinsif tepat sasaran, berupa konsuntif dan pemberdayaan. Apalagi, zakat sebagai salah satu bentuk sedekah wajib bagi umat Islam yang mampu, memiliki potensi yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kekayaan, dan pendanaan berbagai program pembangunan masyarakat.
“Konsumtif misalnya saja setiap bulan kami menyalurkan 150 paket keoada fakir miskin, sementara pemberdayaan misalnya bantuan UMKM, dan saat ini bantuan itik di kampung binaan BAZNAS di Kelurahan Lakkang. Ada 140 Kepala Keluarga yang menerima, dan setiap kepala kelurega menerima 15 ekor itik. Dalam waktu dekat sudah panen,” ujarnya.
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ini menambahkan, pemberian modal usaha itu dilakukan BAZNAS Kota Makassar, lantaran pelaku UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala. Seperti akses modal yang terbatas, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, serta minimnya jaringan pemasaran.
Bantuan yang diberikan BAZNAS Makassar, jelasnya, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memungkinkan pelaku UMKM untuk bersaing di pasar. Dengan akses modal yang lebih baik, diharapkan mereka bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
“Selain bantuan finansial, BAZNAS Makassar juga pernah melakukan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM. Program ini mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran, serta inovasi produk. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efektif,” tambah Ahmad Taslim, seraya mengakui, BAZNAS Makassar juga memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan ZIS, termasuk platform donasi daring dan aplikasi seluler. Mekanisme pelaporan yang transparan, yang memastikan bahwa donatur dan penerima mendapatkan informasi yang memadai tentang dampak ZIS yang diberikan ke BAZNAS Makassar.
Mendengar penjelasan dari Syaharuddin Mayang dan Ahmad Taslim, baik AKBP (Purn) H.Sudarno, H.Rusdi Gani (Sekretaris Komisi I), Hj.Kartini Bekka,SKM.M.Kes, Naharuddin Sedeke,ST Muh.Syukur Rabaiseng,ST, dan A.Tenri Sangka,SE menyampaikan terima kasih.
“Kami melakukan kunjungan ke BAZNAS Makassar ini, pertama karena BAZNAS Makassar terbaik bukan saja di wilayah Sulawesi Selatan, melainkan salah satu BAZNAS terbaik di Indonesia. Itulah makanya, apa yang kami dapatkan pada kunjungan ini menjadi ‘bekal’ yang nantinya akan di bahas dengan BAZNAS Sidrap melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tutur H.Sudarno.
Seperti diketahui, hasil kunjungan tim Komisi I DPRD di kabupaten yang terdiri dari 11 kecamatan, 38 kelurahan dan 68 desa ke BAZNAS Makassar itu diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya DPRD dalam memperkuat peran BAZNAS Sidrap dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Di sisi lain, setelah kunjungan tersebut, DPRD Sidrap berencana untuk mengadakan serangkaian konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk BAZNAS Sidrap, para pemimpin agama, dan perwakilan masyarakat, untuk mengembangkan rencana aksi yang komprehensif untuk meningkatkan pengelolaan ZIS di daerah penghasil padi tersebut. Tujuannya untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan berdampak yang menguntungkan bagi para penyumbang dan penerima ZIS, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap secara keseluruhan. (din pattisahusiwa/tim media baznas kota makassar)
