MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengusulkan untuk menggunakan program smart card (kartu pintar) sebagai data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.
Smart card akan diberikan keseluruh penduduk yang berdomisili di Kota Makassar. “Bagaimana kalau gunakan smart card saja untuk DPT? Saat ini sudah disiapkan 15 ribu lembar (smart card). Kedepan akan diberikan keseluruh warga Makassar,” kata Danny saat menerima komisioner KPU Kota Makassar di ruang kerjanya, Jalan Balai Kota Makassar, Rabu (4/3).
Danny mengungkapkan terjadi perbedaan data jumlah penduduk di Kota Makassar. Wali kota berlatar belakang arsitek ini menyatakan data pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melalui online sebanyak 1,7 juta jumlah penduduk kota Makassar secara real time. “Sementara data BPS 1,4 juta jiwa,” kata Danny. Smart card yang dikerja samakan dengan BRI, kata wali kota Makassar ini mengacu data riil secara online. “Artinya semua bias terlihat, berapa yang meninggal, sehingga data kedepan valid,”jelasnya.
Sementara Ketua KPU Kota Makassar, Syarif Amir mengatakan dalam pertemuan bersama orang nomor satu di Makassar juga membahas persiapan daftar pemilih tetap (DPT). Selama ini menurut Syarif DPT belum sepenuhnya valid karena data berbeda. “Pak Wali tadi sampaikan data Dukcapil 1,7 juta jiwa, sementara di BPS (Badan Pusat Statistik) 1,4 juta jiwa penduduk Makassar. Olehnya kita minta masukan untuk mencari formula baru dalam penentuan DPT kedepan,” katanya.
Terakhir pada Pemilukada 2013 lalu yang memenangkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Danny Pomanto – Syamsu Rizal, jumlah DPT yang ditetapkan sebesar 993.217 pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 2.300 TPS.
Syarif mengungkapkan dengan pengusulan program smart card yang disinergikan dengan kartu pemilih sangat positif. “Bapak usulkan itu (smart card). Tetapi kita juga harus merujuk pada PKPU,” ujarnya.
Meski demikian saat ini KPU dalam proses jeda. Pasalnya pemilihan kepala daerah masih lima tahun kedepan. “Kita sampaikan masih fokus untuk kegiatan diacara jedah ini. Seperti pemilihan ketua osis di tiap sekolah. Itu sudah kerja sama dinas pendidikan, pendidikan politik tingkat pemula,” katanya. (*)
