Makassar, Inspirasimakassar.id:
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, meminta Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham segera merealisasikan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama keduanya.
Demikian pernyataan Supratman usai paripurna pemaparan visi dan misi walikota dan Wakil Walikota Makassar masa bakti 2025-2030, di gedung wakil rakyat Kota makassar, Jalan AP.Pettarani, Senin 3 Maret 2025.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menekankan, masyarakat di IbukotaSulawesi Selatan saat ini menantikan realisasi program kerja yang konkret seperti kedua pasangan tersebut menyampaikan waktu masa kampanye dulu.
“ Salah satu yang menjadi sorotan adalah program bebas iuran sampah serta pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. Semoga program ini bisa terealisasi secepat mungkin. Paling tidak dalam 100 hari kerja sudah ada yang berjalan, seperti program bebas iuran sampah dan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Ini bisa sangat membantu masyarakat,” jelasnya.
Supratman juga menyoroti pentingnya penyelesaian struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat lurah. Dimana, kelengkapan struktur pemerintahan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Seperti kita ketahui bahwa, dalam 100 hari kerja, wal kota dan wakil walikota setidaknya merampungkan seluruh struktur SKPD, termasuk di tingkat kelurahan. Sering kali ada kelurahan yang belum memiliki sekretaris lurah (seklur), padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat kelurahan harus dikelola dengan baik,” jelasnya.
Di bagian lain, Supratman juga menyoroti kurangnya tenaga ASN di lingkungan kelurahan. Karena itu, dia berharap walikota pengganti Moh.Ramdhan Pomanto itu segera melakukan rotasi dan pengisian jabatan yang kosong agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
“Kita ketahui bersama bahwa, ASN di kelurahan masih kurang, sementara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) harus lengkap. Jika pemerintahan tidak segera ditata, maka kinerja juga akan terhambat. Kami mendukung rotasi ASN selama sesuai dengan aturan dan mendapat persetujuan dari Kemendagri,”tutrnya.
Supratman juga mengingatkan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan visi dan misi walikota. RPJMD harus berjalan dengan baik. Semua program yang dijalankan wali kota harus mengacu pada RPJMD yang harus diketuk palu dalam enam bulan setelah pelantikan. Tidak boleh lebih. (titi)