KEPULAUAN SELAYAR, Inspirasimakassar.com :: Penentuan kemenangan di Pilkada Selayar 2020 ada dibilik suara. Dan kemenangan itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT, jauh sebelum pencoblosan itu dilaksanakan. Didalam bilik suara, orang bisa salah memilih, bisa salah melihat nomor dan juga bisa salah melihat foto. Karena didalam bilik itu ada pasukan yang bermain.
“Itulah sebabnya uang bukanlah penentu kemenangan. Namun kemenangan itu melalui do’a dan ikhtiar kepada Yang Maha Pencipta. Janji Allah tak pernah bohong. Do’a itu dasyat. Dan uang bukanlah segala-galanya.” Demikian ditegaskan oleh Ketua Dewan Pengelola Masjid Islamic Centre Kota Tarakan, H Abd Muis Daeng Pabosara salah seorang tokoh masyarakat Selayar yang sudah 42 tahun menetap di Kota Tarakan Kalimantan Timur via selulernya kemarin Selasa, (23/11/20).
Putra kelahiran Lambongan Tanaberu Selayar, 77 tahun yang silam kembali menegaskan,” Saya orangnya tidak tahu berpolitik. Tetapi praktik politik uang itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sogok dan menerima sogok hukumnya adalah haram. Sehingga antara yang menyogok dan yang menerima sogok akan mendapatkan sebuah kehancuran dalam hidupnya. Dan kelak api neraka yang menyala-nyala akan menantinya.” kata dia.
Saya yakin dan percaya jika seluruh masyarakat Selayar mengetahui akan dampak dan inflikasi terburuk dari politik uang jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang tersisa 15 hari lagi. Saya hanya ingin menyampaikan agar masyarakat tidak lagi terperangkap dengan hukum akal. Terkait praktik politik uang itu harus dikembalikan kepada individu dan kesadaran masing-masing orang. Mari kita gunakan rasa untuk melihat sebuah persoalan. Karena rasa itu tempatnya bersemayam didalam nurani. Dan nurani itu yang tak pernah bohong. Sementara itu, berbohong hasilnya pasti akan menimbulkan kemudharatan dan kehancuran.” pungkas mantan pejabat di Kota Tarakan ini.
Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Qur’an Babus Salam Bandung Jawa Barat, Drs KH Muchtar Adam dalam keterangan persnya pekan lalu.
Melihat fenomena dan pengalaman pada Pilkada Selayar sebelumnya, proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kepulauan Selayar yang notabene selalu memgandalkan kekuatan uang itu sudah saatnya untuk dihentikan.
Masyarakat mesti harus diberikan pendidikan moral bahwa dampak negatif terburuk yang dapat ditimbulkan dari politik uang adalah kehancuran dan kemudharatan.
Salah satunya adalah munculnya kebohongan-kebohongan ditengah-tengah masyarakat. Janji-janji palsu di Pilkada adalah salah satu bentuk kebohongan yang sudah sangat meresahkan warga Selayar. Setelah calon terpilih, maka akan seenaknya menindas dan merusak tatanan dalam berkehidupan ditengah-tengah masyarakat yang masih memelihara kearifan lokal dan budaya ke-Selayar-an.
Jika rakyat Selayar datang berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu, 09 Desember nanti hanya karena menerima uang dari salah satu pasangan calon maka itu akan menjadi salah satu isyarat untuk menjadikan Selayar sudah mendekati kehancuran. Karena mereka sebagai pemilih sudah tidak mengedepankan intelektualitas dan keprofesionalan sebagai calon pemimpin.
“Kejujuran dan keadilan dalam memimpin Selayar 3,5 tahun ke depan tidak akan bisa dilakukan setelah calon itu terpilih. Sehingga sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa sudah menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Dan ini sudah pasti dilakukan karena akan mengembalikan uang yang pada saat Pilkada dihambur-hamburkan.” demikian putra kelahiran Selayar, 10 September 1939 kembali menegaskan.
Pemimpin Selayar ke depan perlu ditopang dengan ilmu yang tinggi dan minimal berpendidikan S1, atau S2 dan bahkan lebih bagus lagi jika pemimpin itu berpendidikan S3.
“Dan kemudian pemimpin itu harus yang agamais sehingga ketika menjadi Bupati akan mampu mengemban tugas dan amanah sesuai amanat rakyat yang memilihnya. Sebab pemimpin itu adalah milik semua rakyat bukan milik para pendukungnya saja.” kunci KH Muchtar Adam. (m. daeng siudjung nyulle)
