Makassar, Inspirasimakassar.id:
Komisi D DPRD Kota Makassar, mendesak pengelola Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Imam Ashim melakukan evaluasi usai seorang santri tewas dianiaya temannya. Setidaknya ada 5 poin rekomendasi yang diberikan DPRD Makassar, mulai dari memasang kamera pengawas atau CCTV, hingga proporsional dalam penerimaan santri baru.
Desakan lembaga wakil rakyat tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) di ruangan Komisi D DPRD Makassar, Selasa, 28 Pebruari 2024. Rapat juga dihadiri Biro Hukum Pemkot Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar dan Sulsel, perwakilan Kemenag, dan Dinas Pendidikan Makassar.
Ketua Komisi DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengemukakan, Monev bersama secara berkala untuk pesantren oleh tim Kemenag, DP3A, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan tentu melibatkan pihak shelter terkait. Pengelola Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Imam Ashim juga diminta melakukan pembenahan sarana dan prasarana. Terutama memasang CCTV di titik-titik tertentu.
Kedua, pembenahan sarana dan prasarana di pondok pesantren Al Imam Ashim Makassar, CCTV dan lain-lain. Hadi menyampaikan, pengelola ponpes harus mempunyai kegiatan santri yang bersifat kebersamaan, baik itu antara junior maupun senior. Sebab, saat peristiwa penganiayaan itu terjadi ternyata ditonton santri lainnya.
Maka pihak pesantren kita rekomendasikan untuk membuat acara bersifat kebersamaan, seperti outbound yang melibatkan narasumber dari DP3A, Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk terlibat di dalamnya semuanya.
Kemudian, kata Hadi, pihaknya juga meminta pondok pesantren tersebut untuk membenahi sistem pengawasan dan pengasuhan santri. Termasuk menambah jumlah pengasuh atau pembina dengan mempertimbangkan banyaknya santri di pondok tersebut.
Poin terakhir, DPRD Makassar juga meminta agar Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Imam Ashim untuk proporsional dalam menerima santri baru. Pengelola tidak boleh memaksakan menerima santri sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan sarana dan prasarana yang ada. Jangan terlalu dipaksa banyaknya santri tetapi sarana dan prasarana tidak memadai di dalam.
Dia berharap agar rekomendasi itu dijalankan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Hadi menegaskan peristiwa itu harus menjadi pembelajaran untuk lembaga pendidikan lainnya di Makassar.
Sehingga wajah Kota Makassar ini bukan wajah bully mem-bully tetapi kita inginkan semua satuan pendidikan baik itu pendidikan negeri maupun swasta, pondok pesantren dan semua hal tidak ada lagi kasus tragedi yang nyawa menjadi melayang. (titi)
