Makassar, Inspirasimakassar.Id: Rendahnya realisasi APBD 2023 tersebut berbuntut pada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bagi Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengemukakan, pihaknya bakal mempertimbangkan menunda pembayaran TPP bagi SKPD yang realisasi anggarannya rendah. Dia mengaku tengah menyiapkan regulasinya.
“Kebijakan TPP itu akan kita formulasi, insyaallah tahun depan, karena 2 tahun terakhir ini kan tidak ada penundaan TPP , tidak ada pemotongan TPP. Tahun depan kita akan lakukan itu kembali, kita akan formulasi, kita akan kaji,” ujar Helmy saat dihubungi, Kamis (20/10).
Menurutnya, tahun depan akan di formulasi. Pasalnya, sudah dua tahun terakhir tidak ada penundaan TPP dan tidak ada pemotongan TPP. Makanya, opsi penundaan pembayaran TPP bisa saja ditempuh. Kebijakan ini akan menjadi usulan dengan maksud SKPD bisa memacu kinerjanya untuk merealisasikan anggaran dan mengoptimalkan pendapatan.
Helmy Budiman menyebutkan, dengan tidak adanya penundaan atau tidak adanya pemotongan, kayaknya jajaran SKPD, tidak terlalu optimal dalam melakukan penyerapan maupun dia tidak optimal dalam melakukan penagihan retribusi dengan pajak.
Seperti diketahui, data Bappeda Makassar per tanggal 30 September dilaporkan bahwa serapan APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,262 triliun. Dalam laporannya, tersisa dana sebesar Rp 2,762 triliun yang belum direalisasikan.
Dari data tersebut, ada 11 SKPD Pemkot Makassar masuk kategori rapor merah. Pasalnya realisasi anggarannya masih di bawah 40%. Ke 11 SKPD tersebut masing masing :
1. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
Pagu anggaran Rp 12,965 miliar
Realisasi Rp 5,275 miliar
Persentase 40,68%.
2. Dinas Penataan Ruang
Pagu anggaran Rp 23,527 miliar
Realisasi Rp 8,981 miliar
Persentase 38,18%.
3. Bagian Administrasi Pembangunan
Pagu anggaran Rp 1,991 miliar
Realisasi Rp 716 Juta
Persentase 37,50%.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
Pagu anggaran Rp 166,413 miliar
Realisasi Rp 61,848 miliar
Persentase 37,15%.
5. Bagian Perekonomian
Pagu anggaran Rp 3,760 miliar
Realisasi Rp 1,171 miliar
Persentase 31,14%.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pagu anggaran Rp 75,065 miliar
Realisasi Rp 23,032 miliar
Persentase 30,68%.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pagu anggaran Rp 64,076 miliar
Realisasi Rp 18,220 miliar
Persentase 28,44%.
8. Dinas Pekerjaan Umum
Pagu anggaran Rp 914,860 miliar
Realisasi Rp 239,063 miliar
Persentase 2613%.
9. Dinas Ketahanan Pangan
Pagu anggaran Rp 25,379 miliar
Realisasi Rp 6,385 miliar
Persentase 25,16%.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pagu anggaran Rp 59,918 miliar
Realisasi Rp 14,917 miliar
Persentase 24,90%
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
Pagu anggaran Rp 140,071 miliar
Realisasi Rp 32,262 miliar
Persentase 23,03%. (ozan-r)
